Home » Fokus

Memahami 'Safari Politik' KPK

print this page Kamis, 14/9/2017 | 23:35

ILUSTRASI: RILIS.ID/Akbar Pathur

SENYUM mengembang di wajah Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Siang itu, dia memimpin rombongan lembaga antikorupsi itu dalam kunjungan ke kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (13/9/2017). Basaria memuji Partai Demokrat sebagai partai politik paling maju dalam menjaga integritas.

"Menurut laporan tim kami, Demokrat sudah ada departemen khusus yang berhubungan dengan KPK," kata Basaria di depan pengurus teras partai berlogo mercy ini. Dia mengaku berkunjung siang itu untuk berdiskusi soal integritas partai politik. "Sasaran kami adalah berdiskusi dengan seluruh partai politik. Kami berharap apa yang telah dilakukan Demokrat dapat menjadi role model bagi partai lain," lanjutnya.

Basaria juga bercerita soal tergerusnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Selain DPR dan DPRD, menurutnya, partai politik merupakan lembaga yang masuk peringkat tiga besar dipersepsikan dekat dengan korupsi. "Catatan kami, pelaku korupsi itu di antaranya, kepala daerah 78 orang, anggota legislatif 134 orang. Kami harap ini angka terakhir," kata dia.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik upaya KPK membangun sinergi dengan partai politik. Dia percaya KPK memiliki misi besar. Karena itu, lanjut SBY, KPK juga memiliki tantangan besar dan juga memiliki banyak musuh.

SBY menegaskan partainya mendukung penuh KPK dan menolak pelemahan KPK. Dia juga berharap, seluruh komisioner KPK beserta jajaran tetap menjaga integritas dan adil dalam memroses seluruh pelaku korupsi.

"Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam politik dan bernegara. Apapun alasannya kalau itu untuk melemahkan KPK, kita tahu, rakyat tahu, apalagi kalau ada yang ingin bekukan dan bubarkan KPK. Meskipun Demokrat kadernya sebagian juga terlibat korupsi, kami tetap konsisten tidak akan berubah dalam mendukung KPK," pungkas SBY.

Namun kunjungan KPK ke sejumlah partai dalam beberapa pekan terakhir juga disayangkan. Hal ini karena dilakukan saat hubungan KPK dengan DPR RI tengah bersitegang.

"Harusnya KPK menghindari langkah-langkah yang menimbulkan interpretasi yang merugikan KPK," ujar akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, saat dihubungi rilis.id di Jakarta, Rabu (13/9/2017) malam.

Menurutnya, salah satu opini negatif yang mungkin muncul adalah komisi antirasuah sedang menggalang dukungan partai di tengah upaya DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK mengkerdilkannya.

"Kalau saya, sih menyarankan KPK tidak melakukan itu di waktu-waktu seperti ini," sambung mantan aktivis '98 tersebut menyarankan. Menurut Ubed, sapaannya, bila memang agenda tersebut dirasa penting, sebaiknya teknis acara tidak dilakukan di sekretariat masing-masing partai yang dikunjunginya.

"Caranya, lebih baik terbuka, ketua-ketua partai diundang. Itu jauh lebih terhormat dan tidak menimbulkan kecurigaan, dibanding KPK datang ke partai-partai, lebih aneh," jelas Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia ini.

Selama rentang waktu 31 Agustus hingga 13 September, KPK sudah menyambangi enam kantor partai politik. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (31/8/2017), Gerindra dan PKB (7/9/2017), Hanura (11/9/2017), serta Demokrat dan NasDem (13/9/2017).

Menurut Juru bicara KPK, Febri Diansyah, kunjungan tersebut bertujuan mewujudkan politik berintegritas bersama-sama serta menindaklanjuti pematangan kajian pencegahan korupsi dan penguatan partai yang dilakukan 2016.

Dalam rangka mencegah korupsi oleh politisi, paparnya, ada dua dimensi utama yang difokuskan, peningkatan pendanaan politik dan pembangunan integritas parpol. KPK melakukan kajian bersama beberapa profesor di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan hasilnya dibawa ke seluruh partai dalam rangka mewujudkan pembangunan berintegritas.

Penulis Danial Iskandar

Tags:

fokuskorupsi e-ktppartai demokratsafari politik kpk

loading...