Home » Fokus

Memahami Konsep ‘Taingyintha’, Ultra-Nasionalisme ala Myanmar

Rabu, 6/9/2017 | 20:46

ILUSTRASI: Hafidz Faza

KONSEP taingyintha atau ‘etnis pribumi’ menjadi gagasan yang mendominasi politik kontemporer di Myanmar. Doktrin nasionalisme ekstrem ini menggambarkan secara sederhana, motif dasar dari terjadinya kekerasan, bahkan dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar bagian selatan.

Sebagaimana disampaikan Dr Nick Cheesman, peneliti dari Australia National University, yang dikutip dari New Mandala, taingyintha menjadi konsep kunci untuk memahami akar masalah mengapa etnis Rohingya tidak diakui dalam konsep kebangsaan Myanmar. Sehingga ratusan ribu warga etnis Rohingya harus terusir dari pemukimannya dan terlunta-lunta di perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Dalam sejarah politik Myanmar, taingyintha merupakan doktrin yang relatif baru. Bahkan selama perjuangan rakyat Burma melawan penjajah Inggris, doktrin ini tidak dianggap penting. Dalam konstitusi Myanmar pertama yang disahkan tahun 1947, doktrin ini gagal mendapat tempat.

Doktrin ini mulai diakui luas sejak tahun 1964, setelah Jenderal Ne Win, yang sukses meraih kembali kekuasaan dua tahun sebelumnya, berpidato tentang cita-cita politiknya. Di antaranya seruan Ne Win tentang persatuan 'pribumi Myanmar' untuk kesejahteraan mereka sendiri. 

Hingga dekade 1980an, doktrin ini telah menjadi mainstream dalam teks-teks resmi. Taingyhinta mengajarkan tentang kejayaan masa lalu dan persaudaraan abadi di antara ras pribumi Myanmar. Serta keinginan untuk mencapai sistem ekonomi politik yang ideal.

Walaupun kondisi ekonomi mulai berantakan hingga berlangsungnya aksi massa pro-demokrasi di tahun 1988, doktrin ini tetap hidup, bahkan semakin berkembang dan dominan. Rezim junta militer yang berkuasa kemudian mengetatkan regulasi yang terkait dengan daerah-daerah perbatasan, yang berpotensi mengganggu identitas nasional.

Jika taingyintha lahir di tahun 1940an, kemudian menguat di tahun 1960an, maka pada dekade 1990, doktrin ini mengalami kebangkitan. Pemaknaannya semakin mengental pada pembentukan satu bangsa yang murni, yang berjuang untuk melawan musuh-musuh dari dalam dan luar.

Dalam konstitusi paling anyar yang disusun tahun 2008, doktrin ini menjadi dasar dari tata politik di Myanmar. Yaitu dengan menganggap individu bukan sebagai 'warga negara' namun sebagai bagian dari komunitas ras pribumi. Di mana komunitas ras pribumi lebih penting dari warga. 

Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam identitas pribumi, akan dianggap bukan bagian dari bangsa Myanmar. Mereka adalah asing dan tidak diterima di tanah Myanmar. Dari titik inilah kekerasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya terjadi.

Contohnya dalam sensus yang digelar tahun 2014, pemerintah tidak mendata masyarakat etnis Muslim Rohingya. Dalam sensus itu, dicantumkan kode nomor etnis yang resmi diakui pemerintah, tanpa etnis Rohingya.

Penulis Danial Iskandar

Tags:

fokusrohingyamyanmarasia tenggaragagasan politik

loading...