Home » Inspirasi » Opini

Meluruskan Program Reforma Agraria

print this page Selasa, 9/1/2018 | 15:44

FOTO: facebook pribadi

Oleh Iwan Nurdin 
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

MENGINJAK tahun 2018 ini, kita masih menaruh harapan terhadap rencana pelaksanaan reforma agraria sejati pada pemerintahan ini. Apalagi, berkali-kali tajuk presiden yang sedang membagi-bagikan sertifikat tanah dan diklaim sebagai reforma agraria. Meskipun, menerbitkan sertifikat tanah bukanlah reforma agraria. 

Sejatinya, sertifikasi tanah adalah pelayanan kepada rakyat yang telah memiliki tanah namun belum memiliki alas hak. Sementara reforma agraria adalah melayani rakyat golongan ekonomi lemah tak bertanah atau bertanah sempit dan mereka yang terjerembab kemiskinan. 

Secara politik, publik berhak menagih agar pemerintahan ini segera menjalankan reforma agraria. Bukan saja karena program ini adalah mandat konstitusional kita sebagai bangsa. Namun, program ini secara politis juga dijanjikan oleh pemerintahan ini dalam sembilan janji politik yang disebut sebagai nawa cita. 

Dalam naskah-naskah yang telah disebarluaskan. Apa yang diklaim oleh pemerintah sebagai reforma agraria sebenarnya adalah program redistribusi tanah dan sertifikasi (land titling). Bukan sebuah perombakan struktur agraria yang dilakukan secar sistematis. 

Karena itu, program yang disebut reforma agraria oleh pemerintahan Jokowi memang terbilang unik. Pelaksanaannya menggunakan UU 41/1999 tentang Kehutanan sebagai sandaran utama. Ini dikarenakan menurut pemerintah bahwa 63 persen wilayah darat Indonesia diklaim sebagai kawasan hutan. 

Padahal klaim tersebut sebagian besar belum tentu legal dan legitimate secara sosial. Apalagi proses pengukuhan kawasan belum dilakukan atau dilakukan secara . Karena menggunakan UU Kehutanan, dari 9 juta hektare rencana distribusi tanah seluas 5,1 juta hektare berada dalam yurisdiksi KLHK. Sementara, target pembagian tanah melalui ATR/BPN-RI hanya 400 ribu hektare saja, selebihnya untuk BPN adalah kerja sertifikasi tanah. 

Dengan menggunakan UU Kehutanan, maka jalur redistribusi tanah yang dilakukan melalui proses pelepasan kawasan hutan. Istilah ini juga cukup mengkhawatirkan, sebab memposisikan negara sebagai pemilik tanah. Selain itu, proses pelepasan kawasan ditentukan oleh: status dari kawasan hutan yang bisa dilepaskan, luasan dari kawasan hutan di sebuah daerah. Proses lainnya yang dapat dilakukan adalah usulan perubahan tata ruang dari pemerintah daerah. 

Sayangnya, sistem di KLHK untuk pelepasan semacam ini sesungguhnya belum terbangun. Selama lebih satu dekade ke belakang, pada pemerintahan sebelumnya, lebih dari 7,5 juta hektare kawasan hutan yang telah dilepaskan 90 persennya diperuntukkan kepada perusahaan perkebunan. Pelepasan kepada badan hukum tidaklah serumit melepaskan kepada masyarakat penerima yang harus diverifikasi.

Selain skema redistribsui tanah, pemerintah juga mendorong pelaksanaan perhutanan Sosial (PS) bagi rakyat seluas 12.7 juta hektar. Saat ini program Perhutanan Sosial juga dklaim sebagai reforma agraria. Program perhutanan sosial sebenarnya adalah mandat lama dari UU Kehutanan yang sangat minim dijalankan. Sejak diundangkan, kelembagaan perhutanan sosial dalam kementerian ini tidak berkembang. Sampai Agustus 2017, meski telah digenjot dari berbagai sisi, perhutanan sosial masih berkisar pada angka 833 ribu hektare dengan keberhasilan mensejahterakan yang rendah.

Bagaimana dengan redistribusi tanah yang menjadi tanggung jawab ATR/BPN. Menurut pemerintah, 400 ribu hektare di bawah kewenangan ATR/BPN ditargetkan untuk dibagikan kepada rakyat. Realisasi di ATR/BPN juga tak kalah lambat. Bahkan, kementerian ini hanya menargetkan 18 ribu hektare selama 2017. Mungkin karena hal ini, seremoni kementerian ini hanya penyerahan sertifikat kepada masyarakat dan diberi tajuk reforma agraria. Padahal, seperti telah diulas di muka, program semacam ini tidak dapat disebut sebagai reforma agraria. 

Agenda Reforma Agraria
    
Ada dua agenda mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria yakni meluruskan program reforma agraria dan mengintegrasikan rencana redistribusi tanah yang akan (sedang) dijalankan saat ini ke dalam wadah reforma agaria.
    
Terkait dengan reforma agraria, beberapa langkah yang harus segera dilakukan segera adalah: pertama, pada tataran politis presiden sebaiknya memimpin langsung pelaksanaan reforma agraria yang bertujuan mengurangi ketimpangan struktur agraria dan penyelesaian konflik agraria yang ada. 

Kedua, pada tataran  regulasi, pemerintah segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang reforma agraria. Ketiga, pada sisi implementasi membuka partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mendaftarkan lokasi, mengorganisakan penerima manfaat serta model pembangunan berkelanjutan pada lokasi pelaksanaan reforma agraria. Tiga hal tersebut dapat terwadahi dengan membentuk Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) yang bertugas merencana, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria secara menyeluruh. 

Sementara itu, langkah-langkah redistribusi tanah yang sedang dilakukan haruslah diarahkan pada paket pelaksanaan reforma agraria. Sejak Maret lalu, KLHK sebenarnya telah merilis wilayah yang kelak akan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). 

Kemudian pada Mei 2017, Kemenko Perekonomian memerintahkan kepada Kementerian ATR/BPN-RI, KLHK dan Kementerian Desa untuk membuat Pokja terkait reforma agraria, harapannya terjalin koordinasi dalam menjalankan reforma agraria. Tercatat baru Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Desa yang membentuk Pokja Reforma Agraria ini.

Menurut kajian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terkait dengan lokasi-lokasi yang sudah dirilis oleh KLHK terdapat beberapa tipologi kualitas lahan:  (1) lokasi tanah-tanah tersebut adalah desa-desa yang telah lama digarap oleh masyarakat adat dan petani, dan terdapat organisasi masyarakat yang selama ini aktif dalam mendorong reforma agraria; (2) lokasi dan masyarakat telah tepat, namun masyarakat belum terorganisasi dengan baik sehingga keberlanjutan paska distribusi tanah belum terumuskan oleh masyarakat; (3) Tanah-tanah yang kosong dan cocok untuk pertanian dan perkebunan, (4) Tanah tidak layak dijadikan objek reforma agrari karena tebing curam, berbatu, dll. 

Ada titik kritis dari langkah KLHK merilis lokasi “reforma agraria” tersebut. Melepaskan kawasan hutan tanpa berdasarkan usulan masyarakat dan sebagian besar adalah tanah tak berpenghuni akan membuat lokasi-lokasi tersebut dengan mudah menjadi incaran pengusaha yang selama ini lapar lahan. Ini tentu bertolak belakang dari tujuan reforma agraria. Sebaiknya, KLHK menunda status pelepasan kawasan hutan yang kondisi lapangannya tidak sesuai dengan rencana redistribusi tanah untuk rakyat.

Menjembatani hal tersebut, kalangan masyarakat sipil mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Ini adalah proses bersama masyarakat (bottom-up) dengan menggunakan kriteria tujuan reforma agraria berupa mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria dan kesejahteraan berkelanjutan sebagai basis menentukan lokasi. Sebenarnya pada lokasi-lokasi inilah rakyat yang haus akan pelaksanaan reforma agraria berada. Sayangnya mereka justru tidak tersentuh oleh program bertajuk reforma agraria.

Akhirnya, desakan-desakan yang kuat oleh berbagai kalangan tentang pentingnya pemerintah segera menjalankan reforma agraria sebagai agenda bangsa ini sangat diperlukan untuk meluruskan dan mempercepat realisasi reforma agraria.

Tags:

opini reforma agraria jokowi iwan nurdin kpasertifikat tanah