logo rilis
Mediasi Buntu, Sidang Sengketa Lahan Tokyu Land Diharapkan Berlanjut
Kontributor
Tari Oktaviani
25 April 2018, 18:08 WIB
Mediasi Buntu, Sidang Sengketa Lahan Tokyu Land Diharapkan Berlanjut
Sidang lanjutan gugatan sengketa lahan antara PT GP dan PT TLI di PN Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018). FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Kuasa Hukum PT. Grandpuri Permai (GP), Prio Trisnoprasetio mengaku upaya mediasi untuk mencapai perdamaian dengan pihak PT Tokyu Land Indonesia (TLI) sudah dilakukan. Namun, mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan.

Ini ihwal adanya permintaan Ketua Majelis Hakim Jakarta Pusat yang berharap kedua belah pihak berdamai sebelum perkara diputus.

"Sudah ada. Sudah ada mediasi di sini dan di luar. Jadi, mediasi kan pertimbangannya pertimbangan bisnis. Kalau angka sudah disepakati, baik itu angka luasan dan rupiahnya. Sejauh ini para pihak sepakat, tapi angka belum ketemu," paparnya di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Karena itu, Prio mengatakan, pihaknya ingin perkara ini tetap dilanjut. Sehingga, walaupun sudah ada poin perdamaian kedua belah pihak namun ia menyebut setidaknya hal itu tetap tertuang dalam putusan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Kita ingin tetap ada kepastian. Kalau sudah diputuskan ada akta perdamaian dan masuk ke pertimbangan hakim apabila salah satu pihak wanprestasi tidak ikuti perdamaian tersebut kita bisa bilang mengajukan ke hakim untuk memerintahkan eksekusi," ujarnya.

BACA: TLI Ajukan Rekonvensi, GP Tetap Upayakan Sita Jaminan

Dalam sidang hari ini, pihak  TLI sempat menyampaikan ingin mengajukan gugatan rekonvensi. "Kami mengajukan eksepsi untuk kemudian diberikan dulu putusan sela. Kami juga ajukan gugatan rekonvensi tapi kami minta arahan dari majelis apa berbarengan atau menunggu jika eksepsi kami ditolak lalu kami ajukan gugatan rekonvensi?" kata Kuasa Hukum TLI, Ahmad Irfan Arifin kepada hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).

Mendengar itu, Ketua Majelis hakim Titik Tedjaningsih meminta agar eksepsi dan gugatan rekonvensi TLI untuk disatukan. Pasalnya, hakim menilai akan memakan waktu lama jika harus proses satu per satu.

"Terhadap eksepsi dan gugatan konvensi dan rekonvemsi jawaban kami minta jawaban dijadikan satu jadi eksepsi nggak usah dipisah-pisak karena akan memakan waktu. Jadi dijadikan satu ke rekonvensi," paparnya.

Atas dasar itu, sidang pun kemudian diputuskan untuk ditunda sepekan guna menyiapkan waktu kepada pihak TLI menggabungkan dokumen eksepsi dan gugatan rekonvensi. Namun, hakim sempat mengimbau agar kedua belah pihak berdamai sebelum adanya putusan.

Sebelumnya diketahui,GP menggugat TLI lantaran diduga telah menguasai tanah milik GP secara tidak sah sekitar 2.741 meter persegi. Luas tanah tersebut merupakan sisa tanah milik GP yang saat ini dibangun apartemen mewah dengan nama Branz Simatupang oleh TLI.

TLI sendiri adalah sebuah perusahaan property asing yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Tokyu Land Corporation, Jepang.

BACA: Tokyu Land Indonesia Digugat atas Penguasaan Tanah Ilegal Apartemen Branz Simatupang

Pihak GP mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 14 November 2017 dengan perkara No. 613/PDT/2017/PN.JKT.PS. Gugatan ini berawal dari Perjanjian Peningkatan Jual Beli Antara TLI dan GP atas sembilan sertifikat dengan luas keseluruhan sebesar 15.262 meter persegi (yang bersertifikat) dari penguasaan total oleh GP sebesar 18.003 meter persegi.

Menurut Kuasa Hukum GP, Prio Trisnoprasetio2, TLI memasukkan sebagian, atau keseluruhan dari selisih luas tanah sebesar 2.741 meter persegi tersebut, baik sebagai bagian dari areal yang dibangun pada Branz Simatupang, atau menyerahkan penguasaan, atau kepemilikannya kepada pihak lain, tanpa persetujuan GP. Padahal, GP meyakini dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak memasukkan selisih luas tanah itu sebagai bagian dari jual beli tersebut.

Diketahui, GP adalah sebuah PMA yang bergerak di bidang perhotelan dan dimiliki sebagian besar oleh pengusaha berkewarganegaraan Jepang. Pada waktu akan memulai usahanya di Indonesia, GP melakukan pembebasan tanah secara bertahap seluas 18.003 meter persegi yang dimulai pada 1992 sampai 2011. 

Dikarenakan pada saat itu terdapat rencana jalan oleh Pemerintah, maka GP hanya dapat mensertifikatkan sebagian luas 15.262 meter persegi. Walaupun demikian, GP tetap menguasai sisa lahan tanah tersebut tanpa memperoleh gangguan atau gugatan oleh pihak manapun hingga 2013, pada saat tanah tersebut dialihkan ke TLI.

Di samping itu, gugatan tersebut juga disertai dengan tuntutan agar TLI menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan komersialisasi lahan tersebut. Mencakup pelaksanaan konstruksi, penjualan unit, dan serah terima unit apartemen kepada konsumen yang terlanjur membeli.

Saat hendak dikonfirmasi usai sidang terkait hal itu, tim kuasa hukum TLI tidak bersedia dimintai tanggapan, lantaran jawaban mereka sebagai tergugat belum disampaikan ke muka sidang.

Editor: Eroby JF


500
komentar (0)