Home » Fokus

Media Sosial, Buat Siapa?

print this page Sabtu, 9/12/2017 | 12:55

FOTO: RILIS.ID/Ilustrasi, Hafidz Faza

Istilah post-truth tercatat dalam Kamus Oxford sebagai "Word of the Year" pada 2016. Sebuah era di mana fakta tak menjadi perhatian. Opini publik ditentukan dari emosional dan keyakinan saja.

DALAM lingkup internasional, ada dua momen yang melatarbelakangi era tersebut. Yakni, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat dan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit).

Media sosial turut memberi sumbangsih besar dalam gaungnya abad baru (pasca-kejujuran). Jejaring dunia maya marak digandrungi pengguna internet. Aktivitas di "ruang" itu menjadi tempat kaum milenial bermukim.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada November 2016, ada sebanyak 129,2 juta orang pengguna internet, dan 97,4 persennya aktif mengakses media sosial.

Melihat data tersebut banyak orang berargumen, post-truth juga terjadi di negara ini. Sampelnya, Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada acara "Ngopi Projo bertajuk Siapa Wapres Jokowi 2019?", 19 November 2017 lalu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi membenarkan gejala tersebut.

"Yaitu orang memilih bukan berdasarkan kinerja, tetapi karena faktor lain seperti identitas," kata dia.

Dalam survei, sebanyak 74 persen warga puas dengan kinerja Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sekarang menjadi Mantan Gubernur DKI Jakarta. Namun, 30 persen di antaranya tak memilih sang figur incumbent ini.

Tak dipungkiri, peran media sosial sangat efektif dalam menggiring suasana. Belum lagi, dugaan kasus yang menerpa Ahok ketika itu. Advokasi dunia maya sangat masif. Bahkan sampai berujung pada aksi turun ke jalan. Online to ofline.

Aksi massa 212 pada 2016. FOTO: Istimewa

Aksi massa 212 pada 2016. FOTO: Istimewa

Efektifitas media sosial untuk berkampanye, bagi praktisi Media CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi, berdasarkan perhitungan seperti lebih murah, mudah, dan fleksibel. 

Dalam kaitannya demokrasi dan media sosial, Peneliti di Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo menilai, ada campur tangan dari kelas menengah di dalamnya.

Pada jurnal berjudul Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia (Wasisto, 2017) disebutkan bahwa kelas menengah cenderung bertansformasi menjadi masyarakat berjejaring di konteks kekinian. 

Pola ini dianggap sebagai dua mata pisau ketika dimanfaatkan untuk berkampanye, yakni memudahkan sekaligus menjadi "kompor politik". 

"Yang bekerja menyiapkan 'kompor' itu bukanlah partai politik, melainkan mereka yang di luar (kelompok eksternal)," ujar Wasisto.

Partai politik, di mata Wasisto dianggap belum mampu optimal menggunakan media sosial sebagai alat untuk memengaruhi publik.

Para Konsultan Menjadi "Dalang"

Kemampuan mengelola citra, sudah bergeliat sejak Pemilu 1999. Semakin atraktif setelah penerapan sistem pemilihan langsung pada 2004. Media sosial kini menjadi kemasan terbaru dalam pencitraan.

Demokrasi di tanah air, memasuki era terkini dengan kelindan konsultan politik. Strategi tersebut dilakukan untuk merebut hati pemilih.

"Pencitraan itu sah dilakukan dalam sistem demokrasi. Karena itu salah satu cara untuk merebut hati pemilih," kata Dosen Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad.

"Juru raciknya, konsultan politik." Nyarwi Ahmad.

Proses mengukuhkan citra positif, menjadi pertarungan antarkandidat. Undang-Undang Pemilu sudah mengatur cara-cara kampanye yang  boleh dan tidak. Attack (negative) campaign boleh. Yang tidak boleh black campaign.

Peraih gelar PhD dari Faculty of Media and Communication, Bournemouth University ini menambahkan, kampanye hitam dalam studi propaganda dikategorikan dissinformation dan deception. 

Dissinformation berkaitan dengan perilaku yang terencana dan sistematis dalam menyampaikan informasi yang tidak benar. Sementara deception, menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya. 

"Produk dua hal inilah yang saat ini dilabeli sebagai HOAX. Berdampak negatif. Karena tidak hanya menimbulkan polarisasi, tapi juga memicu maraknya ekstremisme opini yang didasari oleh sentimen SARA," ujar dia.

Terjadi pembusukan demokrasi, katanya. Karena, polarisasi membuat publik terkotak-kotak dalam sekat cara pandang masing-masing. Hanya kelompoknya yang dianggap benar. Di luar itu, salah. 

"Sehingga tidak lagi ada dialog dan sikap terbuka terhadap kritik dari kelompok yang berbeda, sebagaimana yang mengemuka di media sosial," paparnya.

Baca juga:

Kekuatan Massa di Balik Gawai (bagian 1)

Media Sosial, Buat Siapa? (bagian 2)

Ketika "Mereka" Menerjang (bagian 3)

Tolak Mengamini Hoaks (bagian 4)

Perlu Literasi Bermedia Sosial (bagian 5)

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

Media SosialMedsosPost TruthKonsultan Politik