logo rilis
Media dan Opini yang Direkayasa
Kontributor
RILIS.ID
20 Desember 2017, 15:39 WIB
Media dan Opini yang Direkayasa

Oleh Wahyu Hidayat Lubis
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Kota Bogor 

TIDAK ada yang menarik untuk dilihat, apalagi di dengar dan dibaca malam ini. Suara keresahan pun tidak ada terdengar malam ini. Bisa dikatakan malam ini hening, tidak seperti malam-malam sebelumnya, yang saya saksikan masih terdapat riuh kebebasan berpendapat dan lantang menyuarakan kebenaran. 

Entah, apakah sudah bosan atau apakah sudah tidak peduli? Atau memang pemerintah sekarang tidak mengizinkan setiap orang untuk bebas berpendapat dan lantang menyuarakan kebenaran?

Tapi malam ini saya mencoba menganalisa satu kata yang saya temukan dari buku karya Walter Lippmann seorang pemikir politik cum wartawan Amerika Serikat berjudul Public Opinion tentang Pseudo-Environment (lingkungan-palsu).

Pada 7 April 1919, Lippmann menulis surat kepada Ellery Sedgwick, katanya begini, “kebebasan berpikir dan berbicara menampilkan diri dalam wajah baru dan menimbulkan masalah-masalah baru oleh Karena ternyata opini dapat di rekayasa”.

Dari pandangan itu, ia menyadari 'kebenaran' dan 'berita' yang disajikan oleh media jaranglah terjadi seperti apa yang diharapkan. Hingga akhirnya ia mengaku bahwa 'sangat gelisah'. Pandangannya kepada beberapa media yang ada sebagai barisan penghambat di jalan menuju kebenaran. Karena penulisan berita ditentukan oleh perasaan emosi dan keinginan orang-orang yang menyusun berita-berita dan bukan dikarenakan oleh fakta itu sendiri. Pengakuan ini ia katakan kepada Oliver Wendell Holmes pada 18 November 1919. 

Dalam seminggu ini, ketika jam menunjukkan pukul 23.00 WIB. Saya duduk menenangkan diri sejenak di samping fakultas untuk membaca beberapa media massa, media sosial, media cetak dan satu buku untuk dianalisa dan direnungi pesan-pesan yang tersirat di dalam kalimat-kalimat tulisan yang aku baca. 

Namun malam ini, pikiran saya terganggu oleh pemberitaan yang disajikan oleh media beberapa hari ini, tepatnya di mulai pada anggal 14 September 2017. Tanggal ini memberi tahukan kepada masyarakat Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan judicial review (uji materi) pasal 284, 285, dan 292 KUHP tentang Tindakan Asusila: perzinaan atau LGBT. Pemohon uji materi ini Aliansi Cinta Keluarga (AILA). 

Membaca berita ini, pikiran saya sangat terganggu. Terangkai kalimat pertanyaan yang harus diselesaikan, "Apakah pemberitaan media di atas memang atas dasar permintaan masyarakat atau apakah hanya suatu opini yang direkayasa oleh pihak (kelompok) politik yang berkepentingan saja?" 

Inilah pertanyaan yang terus mengusik saya malam ini. Dengan hati-hati saya harus menjawab pertanyaan itu, agar saya pun tidak tergolong dalam golongan pembuat lingkungan-palsu. Sebab, jika saya membuat lingkungan-palsu melalui tulisan ini apa gunanya saya menulis tulisan ini. 

Saya tak sebejat itu untuk bangsa Indonesia yang saya muliakan ini karena saya generasi bangsa yang harus merdeka dari kepentingan pribadi maupun kepentingan segelintir elite politik. 

Dengan makin berkembangnya media saat ini, tidak menutup kemungkinan perekayasaan opini terjadi dan memang sering sebenarnya terjadi. Hingga memang patut sekiranya untuk dipikirkan setiap informasi yang disampaikan. 

Sungguh sangat menarik mengamati dan hingga berkeinginan memahami pemberitaan di media yang menjadi gejolak pembicaraan di masyarakat. 

Ada contoh yang dapat diajukan di dalam tulisan ini untuk memberikan hubungan terhadap permasalahan yang telah dibicarakan di atas. Mungkin kita belum lupa mengenai kasus yang populer dengan penamaan 'papa minta saham' kasus yang melibatkan Ketua DPR (Setya Novanto) dengan Freeport. Kasus ini membuat muak masyarakat terhadap elite politik di negeri ini. 

Di saat kasus ini sedang begitu sangat fokus diikuti perkembangannya oleh masyarakat, tiba-tiba saja media yang berpihak kepada elite politik memunculkan pemberitaan mengenai penyebab terbunuhnya mahasiswa Universitas Indonesia yang diduga karena hubungan asmara lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT). 

Opini semacam masalah kejahatan asusila sangat sempurna untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari skandal politik yang dilakukan di negeri ini. Emosi kemarahan dan kefrustasian masyarakat akan hidup dan akan menjadi makanan lezat untuk mengaduk-aduk masyarakat hingga terciptalah fenomena ketegangan dan perdebatan di masyarakat itu sendiri.

Dari contoh inilah, saya mencoba perlahan-lahan menyusun kalimat agar terjawab pertanyaan yang begitu saya renungi sampai saat ini tepatnya dipukul 4:12 WIB di tempat yang masih sama, Fakultas Hukum Pakuan.

Mengenai ribut-ribut media menginformasikan kembali LGBT yang ditandai dengan penolakan uji materi yang sudah dibicarakan di atas membuat saya yakin munculnya opini tersebut diberitakan dikarena ada sesuatu kebijakan politik yang harus dikaburkan dari pandangan dan pengamatan masyarakat. Baik kebijakan international maupun nasional.

Kebijakan internasional yang baru-baru ini membuat gemuruh masyarakat dunia yaitu kebijakan presiden Donald Trump yang mengakui Yarusalem sebagai ibu kota Israel. Akibat dari kebijakan ini masyarakat Indonesia berbondong-bondong berkumpul di Monas Jakarta (Minggu, 18 Desember 2017). 

Permasalahan nasional yang sangat memprihatinkan saat ini adalah seperti kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Tidak hanya masalah ini, kebijakan Menrestekdikti yang baru saja dikeluarkan tentang peraturan terhadap Organisasi Kemahasiswaan.

Tentu saja menghubung-hubungkan peristiwa yang terjadi di hari yang lalu dan hari ini perlu dukungan fakta lebih dalam untuk membuktikan benar tidaknya ada opini yang direkayasa media untuk membelok kan perhatian masyarakat. Namun perlu kita ingat bersama bahwa hal ini bukan mustahil untuk terjadi.

Mengakhiri tulisan ini, ada kata-kata yang manjadi usulan Lippmann yang harus menjadi akhir dari tulisan ini.  "Supaya lembaga-lembaga media tidak saja diminta untuk menjadi lebih baik dalam memberitakan informasi, akan tetapi juga, supaya organisasi riset yang independen dibentuk untuk memberikan informasi yang tepat dan tidak menyimpang”.


#opini
#rekayasa
#berita
#pengalihan isu
500
komentar (0)