logo rilis
'May Day', PB HMI Soroti Perpres TKA di Indonesia
Kontributor
Kurniati
30 April 2018, 18:53 WIB
'May Day', PB HMI Soroti Perpres TKA di Indonesia
Ketua Bidang Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) PB HMI, Edy Sofyan. FOTO: Humas PB HMI

RILIS.ID, Jakarta— Polemik Tenaga Kerja Asing (TKA) masih menjadi sorotan di pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah Presiden menandatangani Peraturan Presiden tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Menurut Ketua Bidang Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) PB HMI, Edy Sofyan, hal ini menimbulkan kecaman dari berbagai unsur dikarenakan Perpres tersebut dianggap mempermudah TKA untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia.

"Padahal masih banyak masyarakat indonesia yang mengalami nasib pengangguran dan membutuhkan pekerjaan," katanya melalui siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Senin (30/4/2018).

Ia juga prihatin terhadap Keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo yang menandatangani Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA di Indonesia.

"Selaku fungsionaris PB HMI, saya sangat prihatin terhadap Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dikarenakan beberapa pasal di dalam Perpres tersebut tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat indonesia," kesal Edy Sofyan.

Edy juga berpendapat, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD pada Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu, Edy menyoroti alasan pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 untuk kepentingan peningkatan investasi di indonesia.

"Sangat anehlah, jika Perpres tersebut diperuntukkan untuk peningkatan investasi di indonesia, karena ini berkaitan dengan syarat TKA yang menurut saya dipermudah oleh pemerintah bukan berbicara tentang investasi dalam negeri," lanjutnya.

Menjelang May Day atau Hari Buruh yang diperingati setiap tahunnya, Edy menegaskan sikap PB HMI terkait Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang tidak berpihak kepada pekerja lokal dan masyarakat indonesia.

"Per tanggal 1 mei seluruh dunia akan memperingati May Day dan kami dari PB HMI dengan tegas meminta kepada presiden Joko Widodo meninjau kembali keputusan tentang Perpres Perpres Nomor 20 Tahun 2018," ungkapnya.

Sikap kami ini dikarena Perpres tersebut hanya mengakomodir TKA, padahal kualitas SDM kita ini mampu untuk mengelola negeri ini untuk lebih sejahtera nantinya meskipun tanpa adanya campur tangan TKA, tutupnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)