logo rilis
Mau SMA di Jatim Gratis, Calon Gubernur Harus Perhatikan Ini
Kontributor
Budi Prasetyo
07 Februari 2018, 15:58 WIB
Mau SMA di Jatim Gratis, Calon Gubernur Harus Perhatikan Ini
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Surabaya— Gagasan untuk pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jawa Timur, mendapat sorotan pengamat. Kebutuhan anggaran diperkirakan Rp121 miliar setiap bulan.

“Satu tahun, diperkirakan Rp1,4 triliun,” kata Andy Kurniawan, pakar kebijakan publik dan perencanaan pembangunan Universitas Brawijaya, Rabu  (7/2/2018).

Menurut Andy untuk mewujudkannya Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno harus mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama yakni melihat kapasitas fiskal daerah terhadap kekuatan belanja APBD Jatim pada 2018. Karena skema pendidikan gratis itu di luar gaji guru dan pegawai lain di lingkungan pendidikan. 

"Tahun 2018, kekuatan belanja APBD Jawa Timur Rp 30,762 triliun,” kata Andy.

Ia menambahkan, perintah konstitusi UUD 1945 dan UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mematok anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD Jawa Timur. Sementara, pada 2016 diperoleh data Pemprov Jatim mengalokasikan 1,7 persen untuk pendidikan, di luar gaji guru. “Ini di bawah Sumatera Selatan yang mematok 2,0 persen,” ungkap Andy.

Variabel kedua, jelas dia, calon Gubernur Jatim tersebut harus menghitung kebutuhan biaya operasional di seluruh kota dan kabupaten. Kota Surabaya tercatat paling tinggi. Untuk satu siswa SMA Negeri dibutuhkan biaya Rp3 juta. Untuk SMK Negeri (non teknik) Rp3,5 juta per siswa dan Rp4 juta untuk SMK Negeri (teknik) per siswa. “Itu keperluan biaya per tahun ya,” kata Andy. 

“Sementara Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tiap siswa SMA, per bulan, berkisar Rp95 ribu (paling rendah) dan tertinggi Rp135 ribu. Kemudian SPP tiap siswa SMK non-Teknik Rp130 ribu hingga Rp175 ribu per bulan, dan SMK Teknik Rp170 hingga Rp215 ribu,” jelasnya.

Dengan proporsi di atas, apakah kebijakan pendidikan gratis bisa dijalankan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno? Andy membuat simulasi sederhana, biaya riil (SPP dan biaya operasional) kali jumlah siswa, kemudian dikurangi bantuan BOS kali jumlah siswa. 

“Jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Timur 522 ribu orang (data Dinas Pendidikan Provinsi Jatim), maka dibutuhkan anggaran Rp121 miliar tiap bulan atau  Rp 1.4 triliun per tahun,” sebut Andy.

Variabel ketiga, kata dia, yaitu metode alokasi penganggaran yang realistis. “Kalau melihat APBD Jawa Timur saat ini, paling tidak harus dinaikkan anggaran pendidikan dari 1,7 persen menjadi 10 persen, atau Rp3 triliun dari Rp30 triliun. Ini agar pendidikan gratis bisa dijalankan tanpa mengganggu kekuatan fiskal  APBD Jawa Timur,” kata Andy.

Seperti diketahui, Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno telah mencanangkan agenda pendidikan gratis untuk SMA/SMK se-Jawa Timur. 

Komitmen itu telah ditetapkan dalam dokumen visi-misi pencalonan keduanya, yang disetor ke KPU. Berdasar UU 23/2014, Pemprov Jawa Timur diberi wewenang mengelola SMA/SMK. Sedang kota/kabupaten diberi wewenang mengelola pra sekolah dan pendidikan dasar.

“Saya dan Gus Ipul sudah berketetapan hati untuk menjalankan agenda pro-rakyat itu, termasuk pembebasan biaya pendidikan bagi SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jatim,” kata Puti Guntur Soekarno, Calon Wakil Gubernur, di forum Rakerdasus PDIP Jawa Timur kemarin.

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID