logo rilis
Masyarakat Sipil Minta KPK Abaikan Seruan Wiranto
Kontributor
Sukardjito
14 Maret 2018, 08:37 WIB
Masyarakat Sipil Minta KPK Abaikan Seruan Wiranto
Menko Polhukam Wiranto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— KPK diminta menolak permintaan Menko Polhukam, Wiranto, untuk menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang sedang bersaing di Pilkada 2018. Pun juga komisi antirasuah itu tetap melanjutkan.

"KPK harus tetap melanjutkan penetapan tersangka peserta pilkada bila memang terindikasi melakukan korupsi. Semua orang sama di mata hukum," kata Koordinator Komunitas Pers-Pemerhati Pemilu dan Demokrasi (Korelasi), Girindra Sandino, di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut Girindra Sandino, jika Wiranto menggunakan dalih stabilitas nasional, maka sudah ada aparat TNI dan Polri yang ditugaskan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Lagi pula, kata Girindra, pendekatan keamanan untuk stabilitas yang berlebihan, justru menunjukkan kemunduran demokrasi.

Di sisi lain, dia menilai akan lebih repot lagi jika ternyata tersangka justru terpilih menjadi kepala daerah.

"Kalau yang bersangkutan terpilih, akan lebih parah lagi. Sudah pasti diganti Kemendagri, jadi percuma saja," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta mengatakan, Wiranto tak seharusnya menyampaikan pernyataan itu karena posisinya sebagai penyelenggara negara, di mana harus mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum, khusunya dalam kasus korupsi.

Menurut Kaka, penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh, dan dari sisi hukum penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.

"KPK seyogianya tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan 'opini publik', sehingga penanganan kasus korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, kata dia, harus mendukung langkah penegakan hukum dalam kasus korupsi baik di daerah yang melaksanakan Pilkada maupun di daerah lain di seluruh Indonesia sesuai dengan koridor hukum.

"Semua penindakan terhadap kasus korupsi atau kasus hukum lainnya perlu dilakukan dengan tidak memberi ruang untuk mendelegitimasi pelaksanaan Pilkada langsung serentak, baik kepada penyelenggara Pilkada, peserta pilkada, maupun kepada pelembagaan Pilkada secara keseluruhan," ucapnya.

KIPP Indonesia juga mengimbau KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, karena berada bersama Menko Polhukuam saat memberikan pernyataan tersebut.


 

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)