logo rilis

Massa Aksi 212
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
07 Desember 2018, 06:00 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Massa Aksi 212
ILUSTRASI: RILIS.ID

PADA 2 Desember 2018, telah terjadi gelombang gerakan manusia yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, lalu menjadikan Lapangan Monas di Jakarta sebagai lautan massa.

Walaupun panitia menamakan aktivitas mereka sekadar Reuni Aksi 212 dengan pemicu kasus yang disebut pelecehan agama, tetapi sesungguhnya gerakan mereka memiliki makna politis yang sangat besar. Sebab, gerakan mereka sudah tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kasus penistaan agama. Pelakunya telah divonis dan menjalani hukuman di dalam penjara.

Dan memang, tidak salah panitia dan peserta aksi menjadikannya sebagai aktivitas politik. Sebab, aktivitas politik sesungguhnya adalah seluruh aktivitas yang diorientasikan untuk menata negara. Tentu dengan perspektif yang bisa berbeda-beda.

Yang mendorong mereka datang dalam gelombang-gelombang yang sangat besar adalah perasaan bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan. Mereka menggunakan kekuatan numerik yang sangat besar, karena dalam demokrasi memang setiap orang memiliki nilai yang sama, one person one value.

Karena itulah, Tan Malaka menganggap massa aksi sebagai perkakas revolusi. Revolusi yang diinginkan melalui aksi tersebut sesungguhnya adalah pergantian kepemimpinan nasional, karena oleh para inisiator aksi dianggap bukan hanya tidak mampu memenuhi janji, tetapi juga telah membiarkan—atau bahkan menjadi aktor intelektual—tindakan-tindakan tidak adil dialami oleh cukup banyak orang yang bersuara kritis terhadap rezim pemerintah.

Dengan massa aksi yang besar itu, harapan umumnya adalah menimbulkan efek bola salju yang bisa terus membesar sampai penyelenggaraan Pemilu sehingga rezim yang berkuasa saat ini tidak berlanjut.

Mereka nampaknya menyadari benar bahwa melakukan revolusi dengan cara menghentikan pemerintahan ini bukan hanya sangat berat, tetapi juga bisa menimbulkan efek kontraproduktif berupa konflik sosial yang sangat membahayakan.

Terlebih lagi, mayoritas kekuatan politik di parlemen memberikan dukungan kepada pemerintah secara habis-habisan. Hanya sebagian kecil saja, yang terdiri atas Fraksi Gerindra, PAN, dan PKS yang mengambil posisi tidak sejalan dengan pemerintah dan memberikan dukungan kepada penantang petahana.

Ini sangat berbeda dengan massa aksi reformasi 1998, yang walaupun jumlahnya jauh lebih kecil, tetapi mampu membuat Presiden Soeharto yang telah berkuasa sangat lama, menjadi tertekan dan kemudian menyatakan mengundurkan diri.

Tidak hanya itu, gerakan yang walaupun diikuti oleh jutaan orang itu tidak didukung oleh pers. Media-media besar yang mestinya menjadi salah satu pilar demokrasi, dengan menjunjung tinggi independensi dan keseimbangan dalam pemberitaan, ternyata justru menganggap sepi saja. Seolah lautan manusia itu tidak pernah ada. Hanya beberapa saja yang menjadikan gerakan peserta reuni 212 sebagai berita di halaman muka.

Aksi massa yang biasanya berhasil menjebol rezim pemerintahan yang sudah tidak diinginkan oleh sebagian rakyat, biasanya didukung oleh pers dan parlemen. Jika keduanya mendukung pun, sesungguhnya rezim masih memiliki ”pelindung” yang bisa menghancurkan gerakan politik dengan cara kekerasan, yakni militer yang sesungguhnya berada di bawah kendali rezim. Namun, dalam cukup banyak kasus, jika pers dan parlemen sudah larut dalam arus gelombang massa aksi, maka militer pun akan ikut ke dalamnya. Sikap militer ini bahkan selalu terjadi dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia melalui tekanan massa aksi.

Melalui gerakan itu, mereka ingin memberikan pesan yang sangat tegas walaupun dalam diam bahwa rezim yang saat ini berkuasa tidak bisa lagi diteruskan. Namun, mereka melakukannya tidak dengan cara demonstran. Demonstran dalam makna generiknya adalah orang-orang yang kesetanan/kesurupan setan. Sebaliknya, mereka menegaskan diri sebagai mujahid yang membela agama Tuhan.

Mereka sekaligus membuktikan bahwa tuduhan radikal dengan pengertian distortif, intoleran, dan anti kebhinnekaan adalah benar-benar tidak benar. Bahkan mereka juga menunjukkan diri sebagai peserta aksi yang bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan ”secuil pun” sampah di arena mereka berkumpul.

Mereka juga membalik cara protes dalam tradisi kerajaan Jawa kuno dengan aksi mepe, tetapi tidak soliter, melainkan dengan cara yang bisa disebut super massal, karena jumlah massa yang berkumpul bisa dikatakan sebagai jumlah terbesar dalam aksi di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Wallahu a’lam bi al-shawab. (*)

 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID