logo rilis

Masinton: RUU Anti Terorisme Perlu Segera Disahkan
Kontributor
Zul Sikumbang
13 Mei 2018, 19:24 WIB
Masinton: RUU Anti Terorisme Perlu Segera Disahkan
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Hari ini, setelah 20 tahun reformasi, jalan demokrasi kembali diuji. Teror keji yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, adalah tindakan biadab yang secara terang benderang berada di seberang jalan reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan. RUU Anti Terorisme perlu segera disahkan.

Peryataan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu di Jakarta Minggu (12/5/2018), menyusul teror bom bunuh diri  di Surabaya yang menyasar sejumlah gereja.

"Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia bukan saja menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional kita, terorisme adalah ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia," ujar Masinton.

Menurut politisi PDIP ini, diperlukan perangkat dan perkakas (instrumen) yang dapat menjamin keamanan dan hak hidup tiap-tiap warga negara. Tindakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).  

"Dan penanganan terorisme tak bisa lagi diberi tindakan yang biasa-biasa saja,” katanya.

Aksi terorisme yang terjadi di Mako Brimob dan di Surabaya yang terjadi dalam waktu berdekatan, menurut Masinton, momentum untuk bersama-sama untuk mendudukan soal dan membuka segala kemungkinan untuk merumuskan secara komprehensif gerakan nasional antiterorisme.  

“Saatnya pimpinan lembaga negara serta rohaniwan, ilmuwan, tokoh masyarakat dan seluruh warga bangsa untuk bersama saling bahu membahu melawan kejahatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri kehidupan yang beradab.

Menurutnya, peristiwa teror yang terjadi memerlukan perundang-undangan yang menjamin keamanan dan keselamatan warga dari rasa takut dan cemas akan ancaman terorisme.

“Negara tetangga kita Malaysia dan Singapura memiliki perkakas yang memadai untuk menangkal aksi terorisme dan subversi terhadap negaranya. Indonesia negara besar belum memiliki perkakas yang memadai untuk menangkal kejahatan terorisme terhadap negara dan kemanusiaan,” katanya.

"Korban aksi terorisme bukan angka statistik. Dia adalah tragedi kemanusiaan yang disebabkan rangkaian subversif terhadap asas dan ideologi negara Pancasila," ujarnya.

Pada batas ini, lanjut Masinton, bangsa Indonesia harus jujur, berani terbuka dan keluar dari saling salah menyalahkan. Bahwa sistem antiterorisme dan perangkat perundangannya memerlukan perbaikan.

“Pengesahan RUU Anti Terorisme perlu segera dipercepat sebagai perkakasnya negara untuk melindungi kepentingan nasional dari aksi terorisme,” pungkas Masinton.

Editor: Yayat R Cipasang


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)