Home » Fokus

Masalah yang juga Menjadi Beban Pemerintah

print this page Selasa, 2/1/2018 | 19:40

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

KINERJA DPR selama 2017 dianggap sebagai rapor terburuk sepanjang karir lembaga legislatif. Banyak pihak melemparkan kritik pedas atas kualitas anggota dewan, pencapaian target undang-undang dan kegaduhan di internalnya, terakhir dugaan kasus yang menimpa sang ketua.

Melihat fenomena itu, Wartawan rilis.id, Afid Baroroh, mewancarai Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, untuk meminta tanggapan atas berbagai persoalan di Kompleks Parlemen, Senayan.

Kinerja DPR 2017 dianggap menurun, betul demikian? 

Metode penghitungan kinerja DPR itu tidak bisa disamakan dengan metode menghitung kinerja eksekutif. Karena, memang tugasnya itu, tugas politik. Fungsinya, tidak bisa dikalkulasi dengan angka-angka. Tetapi metodenya, kualitatif dan "terpulang" kepada masyarakat untuk menilai. 

Penilainya, tidak bisa diunitkan kepada lembaga, tetapi kepada perorangan yang dicalonkan dari partai yang berbeda-beda. Sehingga, ketika dinilai kinerjanya, publik lah yang menilai. Kalau baik, terpilih lagi, kalau jelek, ya tidak. Begitu saja. Karena, pretensi untuk menghitung kinerja DPR dengan angka-angka, adalah suatu hal yang salah.

Kegaduhan yang terjadi di DPR apakah karena adanya kubu koalisi dan oposisi?

Ada banyak fraksi di DPR. Mereka ini punya konstituen masing-masing, bekerja di komisi dan alat kelengkapan yang berbeda. Soal berdebat dan mengkritisi pemerintahan pun, telah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi DPR tidak boleh masuk dalam perdebatan satuan 3. Ini juga jadi masalah.
 
Dalam fungsi pengawasan misalnya, kalau DPR punya hak untuk bertanya dan melakukan investigasi, saya kira dalam hal ini, tentu akan digunakan dengan baik. Tinggal bagaimana mengatur satu sistem agar independensi anggota dalam pembahasan dan pengawasan pemerintah itu ditingkatkan. 

Maksudnya, jangan karena partai berkoalisi terus anggotanya tidak boleh bicara. Namun, lagi-lagi ini tidak bisa dilakukan dari kinerja lembaga, karena di DPR ada banyak fraksi. 

Mengingat pada 2018 dan 2019 nanti adalah tahun politik, apakah DPR tetap bisa konsentrasi mengurus legislasi?

Salah satu fungsi DPR adalah legislasi UU. Namun, yang perlu ditegaskan adalah, legislasi itu bukan karya independensi DPR, melainkan karya dengan eksekutif. Karena, UUD dan UU mensyarakatkan bahwa itu dibahas bersama. 

Artinya, legislasi juga merupakan kinerja dari pemerintah. Dalam hal ini, tentunya dibutuhkan konsentrasi bersama. Kalau gagal, misalnya dalam prolegnas, bebannya jangan dilimpahkan hanya kepada DPR. Padahal, pemerintah ikut menyusun dan membahasnya.

Bagaimana menyikapi kritik terhadap DPR?

Pelajari terlebih dahulu keparlemenan itu seperti apa. Saya berkali-kali sudah mengatakan ini, tapi banyak orang yang tidak paham. Karena memang enggak mau mempelajari ilmu keparlemenan itu.

Untuk menyikapinya, perlu dirunut misalnya dalam beberapa hal. Pertama, fungsi legislasi. Legislasi itu karya bersama dari DPR dan Pemerintah. 

Kedua, dalam fungsi budgeting. Anggaran yang datang dari pemerintah ke DPR itu sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh pemerintah. Dalam hitungan waktu 3 bulan, DPR diberi kesempatan untuk membahasnya. Sehingga, tidak ada kapasitas untuk mengajukan usulan khusus anggaran. 

Yang terakhir, kembali lagi pada fungsi pengawasan. DPR  tidak punya hak untuk melakukan investigasi. Seandainya ada, pasti akan dimanfaatkan. (Tamat)

Baca juga:
Hiruk Pikuk Mereka Yang Terhormat (bag. 1)

Drama Berepisode di Gelanggang Paripurna (bag. 2)

Pekerjaan yang Paling Enak di Dunia (bag. 3)

Mereka yang Tersandera Kepentingan (bag. 4)

Masalah yang juga Menjadi Beban Pemerintah (bag. 5)

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

DPR 2017Kinerja DPRLegislasiPemerintahRapot DPRKorupsi DPR