Home » Fokus

Marwan Batubara: Ada Pemburu Rente dan Broker di PLN

print this page Kamis, 9/11/2017 | 13:01

RILIS.ID, Jakarta— Token listrik hanya sebagian kecil dari permasalahan dalam kelistrikan di Indonesia. Sengkarut itu bermula di hulu seperti soal kebijakan, pembangkit listrik, energi primer dan calo atau pemburu rente di lingkungan PLN.

Untuk mengetahui persoalan yang terjadi dalam pengadaan listrik di Indonesia, reporter rilis.id, Sukma Alam dan Zul Sikumbang mewawancarai Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRES), Marwan Batubara, Minggu (5/11/2017). Berikut petikannya.

Seperti apa tanggapan Anda mengenai keluhan masyarakat tentang biaya listrik yang mahal?

Memang masih ada subsidi 450 VA (volt ampere) tapi tidak sebanyak dululah. Meskipun PLN harus untung, untungnya harus wajar tidak memberatkan masyarakat tapi bisa menjamin survival dari PLN itu sendiri. Karena kita memang ingin PLN terus berkembang dan mampu menyediakan listrik. Tapi kalau di sana ada unsur-unsur (disalahgunakan), misalnya kita harus membayar lebih mahal dari seharusnya maka itu kita protes sehingga harga itu memang objektif.

Apakah selama ini Anda melihat ada kebijakan yang disalahgunakan?

Ketika listrik dibangun oleh swasta disitu ada faktor skema pembelian listrik namanya take or pay. Sehingga pembelian listrik menjadi lebih mahal. Kebijakan pemerintah seperti itu tidak benar karena akan membebani rakyat. Sementara pemerintah alasannya tidak bisa membangun pembangkit karena itu melibatkan swasta untuk menyediakan listrik. Skema take or pay itu PLN membeli lebih banyak sehingga biaya listrik menjadi mahal dari seharusnya. Skema take or pay itu, saya kira sangat membebani PLN dan ujungnya lebih mahal. 

Berikutnya  faktor energi primer misalnya pembangkit-pembangkit itu membeli gas, membeli BBM, dan membeli batubara. Ini harganya sudah benar belum. Jangan sampai ada  rente dan broker. Tapi itu sudah terjadi. Ada perushaan swasta perannya tidak dibutuhkan tapi mereka berperan jadi calo dan di situ dapat fee (uang).   

Banyak keluhan dari masyarakat soal biaya token listrik apakah ini terkait take or pay juga?

Itu karena tarif naik. Mau nggak mau naik. Beli seratus ribu sudah naik karena biaya pokok penyediaan listriknya naik. Nah ini yang saya tadi sebutkan biaya yang sekarang ini sudah objektif atau malah jadi beban? Seharusnya pemerintah terutama PLN membuat kebijakan yang menjamin tidak ada biaya ekstra yang dibayar konsumen. Apalagi kini subsidi semakin berkurang atau malah ada yang tidak disubsidi lagi. Kalau dalam kenaikan harga listri itu ada unsur-unsur mark up, ada unsur kebijakan yang menguntungkan swasta dengan skema take or pay, kita protes.

Seperti apa permainan swasta dalam take or pay?

Dengan skema take or pay maka listrik yang seharusnya dibutuhkan sekian megawatt di sebuah daerah cuma butuh 110 megawatt tetapi ternyata swasta membangun 145 megawatt. Nah dengan kebijakan itu PLN harus membayar 145 megawatt sehingga ada namanya istilah reasearch margin. Artinya margin membolehkan pasokan pembangkit itu lebih tinggi. Misalnya beban puncak bisa dipenuhi reasearch margin rata-rata 130 persen, dibangun 140 persen karena listrik swasta yang harus diserap oleh PLN lebih besar dari seharusnya. Listrik yang dibangun swasta itu harus diambil PLN padahal sebenarnya PLN tidak butuh.

Bagaimana dengan penghapusan subsidi, apakah sudah tepat?

Kalau untuk pelanggan yang mampu itu sudah sepantasnya subsidi dicabut tapi dengan catatan pengelolaanya sudah benar belum, jangan sampai terjadi korupsi. Misalnya banyaknya calo-calo di lingkungan PLN yang menjual gas dengan harga lebih mahal sehingga biaya listrik menjadi beban masyarakat.

Seperti apa korupsi dalam penyediaan energi primer?

Betul itu. Soal gas, PLN itu menggunakan gas sekian persen, solar mungkin tinggal 15 persen, kemudian batubara 55 persen persen, air dan panas bumi tidak menggunakan energi primer.

Seperti apa pengelolaan listrik yang ideal?

Memang sistem yang ada sekarang memaksa kenaikan tarif listrik. Itu tak bisa dihindari. Kalau subsidi tidak ada dalam APBN kemudian listrik naik karena BBM naik, batubara naik dan gas juga naik. Mau tidak mau PLN harus naikkan harga karena kalau tidak pun itu menjadi bahaya karena akan menanggung kerugian. Kalau rugi itu jelek karena tidak bisa membangun jaringan listrik daerah yang belum ada terelektrifikasi

Kedua PLN terpaksa menerima listrik dari swasta dalam jangka panjang konsekuensinya harga listrik jadi mahal. Karena itu kita harapkan listrik tidak dipasok oleh swasta. Kita ingin PLN yang memasok. Karena itu naiknya harga energi primer karena perubahan kurs dolar terhadap rupiah memang sangat berperan pada naik turunnya listrik. Kita ingin jaminan dari pemerintah. Jangan sampai energi primer dibayar lebih mahal karena ada mark up atau adanya calo listrik. 

Penulis Sukma Alam, Zul Sikumbang
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

tarif listrik token listrik eliktrifikasi

loading...