logo rilis
Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Meningkat Bila Hal Ini Terjadi
Kontributor
Tari Oktaviani
01 Juni 2018, 20:04 WIB
Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Meningkat Bila Hal Ini Terjadi
Ilustrasi Koruptor. RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap teguh untuk tidak memberi ruang pada narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Menurut mereka, ini mengingat adanya pernyataan Presiden Jokowi yang siapapun berhak maju pileg termasuk napi korupsi.

"Kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) bersama CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada KPU untuk tetap berjihad melawan koruptor dengan cara melarang eks napi korupsi sebagai anggota legislatif," kata Ketua Kordinator Alaska, Adri Zulpianto melalui siaran persnya kepada rilis.id, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Menurut Adri, diperkirakan napi koruptor yang akan ikut menjadi caleg 2019 akan semakin banyak dan meningkat bila KPU tidak komitmen pada aturannya melarang napi korupsi maju sebagai caleg. Pasalnya mengacu pada data tahun ke tahun rata-rata ada saja caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi.

"Hal ini berdasarkan data pada Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus pidana korupsi dengan mengalami kerugian negara hingga mencapai 1.5 Triliun. Dan Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 1.298 tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan peningkatan kerugian negara mencapai 6.5 Triliun," ungkapnya.

Ia menyampaikan, bila mantan napi korupsu tidak dilarang menjadi caleg, maka prediksinya Partai Politik dikuasai oleh mantan para koruptor. Menurutnya hal ini berbahaya sebab bukan hanya merusak partai politik tapi juga bisa merusak lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat.

"Atau tahun 2019, lembaga legislatif bukan lagi sebagai lembaga perwakilan rakyat tapi sudah berubah menjadi lembaga perwakilan koruptor," ungkapnya.

Sementara itu, mantan napi korupsi dipandangnya sangat mudah untuk memenuhi modal politik. Sebab ia masih memiliki harta dari hasil korupsi yang terhindar dari pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Selain itu, kami menengarai harta kekayaan Napi Koruptor ini bisa digunakan sebagai modal untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Harta kekayaan ini juga bisa digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat terpilih dibandingkan dengan caleg miskin atau Dhuafa," ungkapnya.

Dengan demikian, Alaska menolak mantan napi korupsi menjadi Caleg serta memita KPU untuk tetap melarang para koruptor maju sebagai calon wakil rakyat di 2019.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)