logo rilis
Mantan Kuasa Hukum Novanto Minta JPU KPK Ditahan, Kenapa?
Kontributor
Tari Oktaviani
30 April 2018, 14:18 WIB
Mantan Kuasa Hukum Novanto Minta JPU KPK Ditahan, Kenapa?
Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi meminta agar majelis hakim menahan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, dia merasa barang bukti berupa surat perintah yang ditunjukan kepadanya saat itu bukanlah surat perintah atas nama dirinya melainkan atas nama Setya Novanto.

"Dari sidang tadi kan sudah terungkap jaksa itu menunjukkan, ketika jaksa ketika menyita atau mendatangi Rumah Sakit Permata Hijau itu katanya membawa surat perintah. Kemudian yang dilihatkan oleh JPU ternyata itu adalah surat perintah untuk SN (Setya Novanto) tanggal 30 Oktober," kata Fredrich di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Dengan demikian, menurut Fredrich Jaksa sudah memenuhi unsur menggunakan bukti palsu dalam persidangan. Dimana menurutnya hal itu melanggar Pasal 242 KUHP.

"Kami meminta kepada hakim memerintahkan agar penuntut umum ditahan karena itu Undang-undang, karena sudah terbukti urusannya apa 30 Oktober digunakan untuk tanggal 16 November kan itu tidak benar," katanya.

Selain itu, dia juga keberatan karena bukti berupa CCTV dijadikan barang bukti oleh Jaksa KPK. Menurutnya, seharusnya hal itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-undang.

"Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa CCTV itu adalah data elektronik digital, oleh karena itu sesuai dengan putusan MK maupun UU 46 Tahun 2009 tetang pengadilan tindak pidana korupsi itu tidak dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan," paparnya.

Sementara itu, Jaksa KPK menegaskan, surat perintah penyidikan yang digunakannya merupakan surat yang sah. Meskipun atas nama tersangka Setya Novanto namun dikatakannya hal itu tidak berlaku surut.

"Bagi kami, Sprint tersebut sah dan karena perkara FY adalah pengembangan dari perkara inti," kata Jaksa Takdir.

Dalam kasus ini, Fredrich Yunadi bersama dr Bimanesh Sutardjo didakwa merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setnov. Mereka berdua diduga memanipulasi data medis Setnov agar bisa dirawat. 

Bimanesh dan Fredrich Yunadi disebut merekayasa agar Setnov dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada pertengahan November 2017 untuk menghindari pemeriksaan penyidik KPK.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)