logo rilis
Mantan KASAU Mangkir Panggilan KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
11 Mei 2018, 18:59 WIB
Mantan KASAU Mangkir Panggilan KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Mantan KASAU, Agus Supriatna mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut keterangan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kuasa hukum Agus menyampaikan bahwa surat panggilan belum diterima.

"Pihak Penasihat Hukum saksi menghubungi KPK dan menyampaikan bahwa surat panggilan belum diterima saksi," katanya, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Padahal, Febri memastikan bahwa surat panggilan kepada Agus sudah diberikan sejak sepekan lalu. Tepatnya pada awal Mei 2018, surat tersebut sudah dilayangkan ke kediamannya di daerah Halim, Jakarta.

Agus pun dikatakan Febri akan tetap diperiksa oleh penyidik di lain waktu. Setidaknya pekan depan, Agus akan dijadwalkan ulang untuk pemeriksaannya.

"Untuk kepentingan pemeriksaan, KPK akan memanggil kembali saksi. Waktu pemanggilan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara. Direncanakan paling cepat minggu depan," katanya.

Sedianya, Agus akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter jenis AW 101 tahun 2016 sampai 2017.

"Ya benar, yang bersangkutan (Agus Supriatna) akan diperiksa sebagai saksi untuk Irfan Kurnia Saleh (IKS)," papar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Irfan Kurnia Saleh merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 oleh KPK.

Ini berawal di tahun 2016 dimana TNI AU mengadakan pembelian satu unit heli AW 101. Proses lelang diikuti dua perusahaan, yakni PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karya Cipta Gemilang. Menurut penyidik bahwa proses lelang telah diatur dan ditentukan oleh Irfan.

Sebelum pelaksanaan lelang, Irfan telah mengadakan kontrak kerja sama dengan produsen AgustaWestland di Inggris dan Italia. Kontrak pembelian saat itu senilai Rp 514 miliar.

Pasca lelang dilakukan, setelah PT Diratama Jaya Mandiri ditetapkan sebagai pemenang, nilai kontrak dengan TNI AU dinaikan menjadi Rp 738 miliar.  Dengan demikian, terdapat selisih Rp 224 miliar yang merupakan kerugian negara.

Akibat perbuatannya, Irfan disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)