Home » Fokus

Majelis Zikir untuk Konsolidasi Politik?

print this page Kamis, 3/8/2017 | 04:55

FOTO: Biro Pers Setpres. ILUSTRASI: Akbar Pathur

MENJELANG pemilihan presiden 2019, isu strategis yang paling ampuh untuk mengguncang kekuatan Presiden Jokowi adalah isu anti-Islam. Demikian dikatakan oleh Ujang Komarudin pengamat politik dari Indonesia Political Review Al Azhar. Karena itu secara politik, menurutnya, langkah Jokowi menggelar konsolidasi umat Islam adalah hal yang wajar. 

Namun Ujang juga mencatat keberpihakan Jokowi tidak sama terhadap beragamnya kelompok dalam umat Islam. "Pemerintah kurang berbuat adil terhadap kelompok Islam yang lain. NU memang menjadi anak emas sekarang,” lanjutnya. 

Dia menengarai, acara zikir yang digelar Majelis Dzikir Hubbul Wathon kebangsaan di Istana Merdeka, Selasa (2/8/2017) lalu, juga menjadi bagian dari konsolidasi politik Jokowi. Hal ini, menurut Ujang, jelas tampak dari pemilihan tempat penyelenggaraan acara. ”Bagaimana itu dilakukan di istana, mengapa bukan di Istiqlal. Jadi sangat mungkin ini juga bakal dibentuk juga di daerah-daerah lain,” imbuhnya.

Strategi Jokowi ini sama dengan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pendekatan politik yang soft. “Bedanya kalau masa SBY, dia percaya diri membangun pemerintahannya karena koalisi solid. Semua terkondisikan. Sekarang Pak Jokowi kurang percaya diri dengan partai pendukungnya, terbukti dengan PAN yang akan keluar begitu, juga banyak demonstrasi dari kalangan Islam.” 

Hal senada diungkapkan Bakir Ihsan, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Pemerintahan siapapun di Indonesia, menurutnya, harus membangun komunikasi yang baik dengan umat Islam. Namun karena fakta umat Islam yang tidak seragam, membuat banyak faksi harus dirangkul. "Karena itu Presiden membuat simpul, untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait program Pemerintah," ujar Bakir. 

Dia mencontohkan, pertemuan Jokowi dengan tokoh GNPF MUI beberapa waktu lalu menunjukkan gestur Pemerintah sedang membuka diri. Namun, sambung Bakir, tidak semua kalangan Islam juga memiliki sikap yang sama terhadap Pemerintah. "Siapa yang mau diajak dan siapa yang mengambil jarak, itu pilihan. NU termasuk yang mau diajak dari awal," tegas Bakir.

Menurutnya, MDHW yang diinisiasi KH Ma'ruf Amin bisa saja dimaknai sebagai upaya konsolidasi pemerintahan Jokowi. Apalagi persiapan menuju Pilpres 2019 makin dekat. Upaya membangun kedekatan ini, ujarnya, bisa juga bermakna sebagai upaya mendapat dukungan bulat dari umat Islam.

Pasalnya Kiai Ma'ruf yang merupakan Ketua MUI sekaligus Rais Aam PBNU, bisa menjadi representasi paling istimewa dari kalangan umat Islam. "Semua kemungkinan bisa terjadi. Dalam politik, umat Islam adalah basis sosial yang tak mungkin diabaikan," kata Bakir menutup pembicaraan.

Simak fokus lainnya tentang MAJELIS DZIKIR HUBBUL WATHON:

LAPORAN 1: Ketika Istana Berzikir
LAPORAN 2: Kemesraan Jokowi dan Ma'ruf Amin
LAPORAN 3: Jokowi Menggerus Sentimen Anti-Umat Islam
LAPORAN 4: Majelis Zikir untuk Konsolidasi Politik?
LAPORAN 5: Belajar dari SBY

Penulis Armidis Fahmi
Editor Danial Iskandar

Tags:

fokusmajelis zikirhubbul wathonujang komarudinbakir ihsan

loading...