logo rilis
Mahyudin: Saya Tidak Akan Mundur!
Kontributor
Yayat R Cipasang
20 Maret 2018, 11:51 WIB
Mahyudin: Saya Tidak Akan Mundur!
Wakil Ketua MPR Mahyudin di ruang kerjanya. FOTO: RILIS.ID/Yayat R Cipasang

PERGANTIAN Pimpinan MPR sejatinya sangat sederhana tetapi sekaligus rumit. Tapi rupanya klausul 'mengundurkan diri' yang diharapkan DPP Golkar kepada Wakil Ketua MPR Mahyudin tidak akan mempan. Mungkin dalam waktu dekat sulit. Karena Mahyudin dengan terang-terangan menolak mengundurkan diri dari Pimpinan MPR yang tersisa sekira dua tahun lagi.

Sebenarnya seperti apa yang membuat pergantian Pimpinan MPR begitu rumit dan seperti apa mekanismenya serta kenapa Mahyudin berkeras tidak akan mengundurkan diri? Berikut perbincangan wartawan termasuk rilis.id di ruang kerja Mahyudin di Latai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (19/3/2018).

Kira-kira apa yang mendorong DPP Golkar 'ngotot' menggeser Anda dari Pimpinan MPR?

Dalam UU MD3 mengatur mekanisme pergantian Pimpinan MPR. Pimpinan itu bisa diganti apabila, berhalangan tetap, mengundurkan diri dan terkait pidana. Selain dari itu ya tidak ada alasan lain.

Pimpinan MPR itu kan diusulkan paket oleh partai dan dipilih oleh anggota, untuk anggota dan dari anggota. Sama seperti halya calon-calon di pilkada. Bupati diusulkan paket oleh partai, baik dipilih rakyat atau dipilih DPRD dan partai tidak punya kewenangan untuk me-recall kembali. Gitu, lho.

Saya sih tidak terlalu ambisi mengejar jabatan. Tidak seperti itu. Tapi saya taat pada aturan hukum. Kalau mekanisme dilalui benar ya silakan saja. Tapi kalau mekanismenya menyebabkan hak saya dilanggar atau hak saya dihilangkan ya tentu saya akan menuntut hak saya. Kira-kira begitu.

Apakah pergantian itu dipaksakan?

Saya tidak tahu karena belum ada pembicaraan ke arah situ. Bahwa saya diminta mengundurkan diri, nggak juga. Saya dengar tadi bahwa Pak Airlangga juga mengatakan sedang berproses ya kita lihat saja seperti apa prosesnnya. 

Di MPR juga kalau memang ada surat masuk dari luar tentu akan kita tanggapin dalam rapat gabungan. Yang pasti hari Rabu (besok) kita akan rapat gabungan untuk membahas tindak lanjut terhadap perubahan UU MD3 terkait rencana penambahan tiga pimpinan baru. Tiga orang wakil ketua.

Cuma memang ada sedikit masalah. Karena teryata yang akan mengisi tiga orang itu diambil dari partai pemenang pertama dari PDIP kemudian pemenang ketiga dari Gerindra dan pemenang keenam dari PKB. Dari PDIP dan Gerindra saya kira tak ada masalah. Tapi pemenang keenam itu ternyata kalau berdasarkan suara yang diatur dalam UU MD3 itu adalah PAN bukan PKB.

Ini mungkin yang sedikit jadi masalah dan akan dibawa dalam rapat gabungan. Saya sih berharap tidak ada masalah yang serius. Dan saya berharap juga Golkar dapat bersikap bijak menyikapi masalah ini tidak berdampak pada perpecahan di internal yang akan berdampak pada kepercayaan publik pada Partai Golkar.

Kabarnya Anda diiming-imingi jabatan menteri?

Oh, nggak. Saya sudah bertemu Pak Airlangga. Saya berbicara kepada dia. Ketum, saya minta penjelasan terkait berita simpang-siur soal pergantian posisi saya ini ada apa? Pak Airlangga bilang, "Ini biasa rolling dalam rangka penyegaran. Saya juga ingin melihat Pak Mahyudin sebagai kader muda yang potensial dan bagus. Kami ingin me-rolling Pak Mahyudin agar banyak pengalaman jam terbang kerja. Jadi kalau suatu ketika Pak Mahyudin suatu saat dipromosikan menjadi menteri itu bagus." 

Ya, saya bilang posisinya apa? Beliau kalau nggak salah bilang, "Posisinya Pimpinan Komisi V atau Pimpinan BKSAP." Kalau itu, dalam hati saya wah ini nggak bener. Dari Pimpinan MPR mau ditukar menjadi Pimpinan Komisi itu ngggak nyambung. Kira-kira begitu. Jadi bukan ditawarin menteri.

Kalau pergantian tetap dilakukan, sikap Anda?

Kasus saya ini memang beda dengan yang menimpa Fahri Hamzah. Ini beda. Pergantian Pimpinan MPR ini beda. Fahri Hamzah itu diberhentikan dari keanggotaan partai. Di sini sih saya percaya bahwa Pimpinan MPR dan kami juga sudah rapat Pimpinan MPR minus Pak EE Mangindaan karena lagi sibuk, MPR akan konsisten melaksanakan undang-undang.

Jadi saya tidak berandai-andai dan bukan saya menolak untuk diganti tapi mekanisme undang-undang memungkinkan saya untuk tidak diganti. 

Saya tidak tahu apa yang ada dalam diri Pak Airlangga. Tapi lihat seperti apa yang terjadi karena masih berproses. Saya tidak berburu jabatan dan saya juga tidak minta direposisi. Saya tidak dalam kapasitas berburu jabatan.

Saya bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih saya. Saya harus melakukan hal yang sebaik-baiknya sebagai Pimpinan MPR karena saya bisa seperti ini dipilih oleh konstituen saya. Saya melakukan dengan penuh tanggung jawab amanah yang diberikan kepada saya.

Kalau misalnya Anda diberhentikan jadi anggota DPR?

Kalau itu yang dilakukan berarti akan lari ke hukum. Dasarnya apa saya diberhentikan jadi anggota DPR. Orang diberhentikan dari keanggotaan DPR itu bila kena kasus pidana, korupsi dan divonis lebih dari lima tahun. Lah, saya tidak apa-apa. Korupsi enggak lalu mau diganti bagaimana ceritanya.

Bisa dicek di UU MD3 Pasal 17, penghentian Pimpinan MPR itu berbeda dengan Pimpinan DPR. Kalau MPR itu hanya poin a dan b. Sedangkan Pimpinan DPR poinnya sampai g. Salah satu klausul penghentian itu salah satuya atas usulan partai politik yag mengusungnya. Jadi kalau Pimpinan DPR bisa diusulkan oleh partai politik. Di MPR tidak bisa. Jadi saya ini dilindungi undang-undang. Tidak bisa asal ganti atau asal pecat.

Mohon maaf, banyak yang bilang Mahyudin itu kan kader berprestasi. Jadi alasannya apa. Kira-kira begitu.

Seperti apa reaksi di partai atas rencana pemecatan Anda?

Di partai itu kan tidak hanya ketua umum ada juga dewan pakar ada dewan pembina dan juga dewan kehormatan. Nah, saya juga sudah lapor kepada ketua dewan pembina Pak ARB (Aburizal Bakrie). Kata ARB tidak perlu ada pergantian karena tanggung urgensinya tinggal setahun lagi. 

Saya kira prosesnya panjang. Saya tidak dalam kapasitas menolak atau melawan. Tapi Pimpinan MPR tentu tidak akan melanggar undang-unndag.

Misalnya tentang multitapsir tentang pemenang pemilu seperti yang tercantum dalam undang-undang untuk mengisi posisi jabatan wakil ketua MPR. Apakah yang berhak PKB atau PAN. Kalau salah menempatkan orang nanti bisa menjadi masalah hukum dan dapat dilaporkan ke polisi.

Kalau memang nasib saya harus tergantikan karena memenuhi ketentuan dalam undang-undang ya sudah. Mau diapain. Enjoy saja. 

Jadi jelas kalau mau mengganti saya ya karena berhalangan tetap. Jadi kalau begitu harus bunuh saya dulu. Bisa saja gua pulang ditabrak di jalan. Hahahah.... Kan itu boleh. Kalau mau mengganti saya. Kedua saya mengundurkan diri. Ketiga saya diberhentikan dari DPR. Tapi ini kan mekanismeya panjang. Saya bisa menggugat. 

Apakah ini karena buntut Anda tidak mendukung Airlangga Hartarto?

Ya, memang Golkar periode ini memang penuh gejolak sampai lima kali ganti ketua umum. Tentu ganti ketua umum ganti selera. Kalau Novanto tidak ada masalah Golkar juga tidak ada masalah.

Biasalah di partai, kalau kita kurang mendukung dan mungkin ini buka orang saya atau bukan kelompok saya itu biasa. Faksi-faksi di partai itu biasa. Mungkin itu alasannya tapi saya tidak tahu alasannya seperti apa.

Saya bukan membangkang, ini kan masih berproses. Tapi kalau bila berandai-andai misalnya disuruh mengundurkan diri saya nggak mau. Kalau saya ditanya apakah saya akan mengundurkan diri. Jelas saya tidak. Karena saya mau bekerja untuk negara saya.


500
komentar (0)