logo rilis
Mahasiswa Disarankan Beri Masukan pada Pembahasan RUU
Kontributor
Nailin In Saroh
04 Oktober 2019, 21:09 WIB
Mahasiswa Disarankan Beri Masukan pada Pembahasan RUU
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (Kapus UU) Badan Keahlian DPR RI Inosentius Syamsul. FOTO: DPR RI

RILIS.ID, Jakarta— Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (Kapus UU) Badan Keahlian DPR RI Inosentius Syamsul mendukung bagi mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jika benar-benar terkait dengan masyarakat, khususnya pada pembahasan Rancangan Undang-Undang ( RUU), perlu ada konektivitas dan perlu agenda politik. Membahas para mahasiswa dapat menyuarakan isu-isu yang sedang dibahas DPR RI dan Pemerintah.

"Saya berpendapat jika Anda (mahasiswa) betul-betul keprihatinan soal kebijakan publik perlu juga menghubungkan ke DPR atau pemerintah, kira-kira agenda politik apa saja yang dilakukan tahun 2020," katanya sambil menerima kunjungan audiensi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didampingi Wakil Gubernur Bangka Belitung terkait dengan aliansi Mahasiswa Bangka Belitung tentang Revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP, di Ruang Rapat BK DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Menurut Sensi, biasa Inosentius Syamsul disapa, hal itu perlu agar tidak lagi ada yang menentang pemerintah dan DPR RI sulit diambil keputusan. Terkait, jika pelajar-mahasiswa ini betul-betul keprihatinan terhadap pembahasan undang-undang, akan lebih cepat dan lebih baik memberi masukan di awal, tanpa harus mengerahkan massa yang lebih, sehingga Pemerintah dan DPR RI dapat menanganinya dengan lebih banyak teliti.

(KeSimpulan) Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sensi meyakinkan siap memfasilitasi dan membuka lebar-lebar mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan forum diskusi terkait RUU-RUU yang ditunda seperti RKUHP dan RUU lainnya. RUU-RUU ini tidak boleh “mengawang-awang”, mengingat pembahasan RUU tidak hanya dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, tetapi juga membahas seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi.

“Kami sebenarnya sudah ada kerja sama dengan 27 Perguruan Tinggi. Mohon maaf saja, ketika dibuka kegiatan-kegiatan seperti itu tidak begitu diminati. Tapi giliran ada masalah, itu jadi masalah kami (DPR). Kami sudah melakukan konsultasi dan uji publik banyak sekali, tapi peminatnya tidak banyak. Karena masyarakat mungkin tidak tahu. Sehingga kalau ada masalah krusial sampai begitu diributkan baru muncul, antusiasmenya (di awal) kurang,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan, terkait seluruh tuntutan yang disampaikan oleh Presiden BEM Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah komunikasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, ia sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kapus PUU Inosentius Syamsul soal membuka forum komunikasi antara para mahasiswa dan juga Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota soal pembahasan RUU yang sedang dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah.

“Ajakan ini (harapannya) direspon baik oleh pelajar dan kami dari (Pemerintah) Provinsi. Jika ada peraturan-undangan mau dikomunikasikan, ya kita selamat datang untuk melakukan persetujuan bersama. Sekaligus kita bisa diskusikan dan sosialiasikan RUU kepada mahasiswa. Saya rasa ini sangat bagus sekali, di samping kita berusaha membuat elegan suara. Dan yang kita lakukan agar mereka (pelajar) paham, dan sebenarnya apa yang mereka suarakan agar sampai (ke Anggota Dewan) melalui forum yang disampaikan Kepala Pusat PUU, ”tutupnya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID