Mahalnya Ongkos Berpolitik, Lahirkan 'Politik Rente' - RILIS.ID
Mahalnya Ongkos Berpolitik, Lahirkan 'Politik Rente'
Tio Pirnando
Kamis | 01/03/2018 04.24 WIB
Mahalnya Ongkos Berpolitik, Lahirkan 'Politik Rente'
Peluncuran Buku 'Nalar Politik Rente' karya Dahnil Anzar Simanjuntak. FOTO: RILIS.ID/Tio Pirnando

RILIS.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengakui, bahwa politik rente sangat subur di Indonesia. Ini akibat besar atau mahalnya ongkos untuk berpolitik. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peluncuran buku Nakar Politik Rente karya Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kantor PP Muhamadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam.

"Melawan rente dalam dunia politik memang sangat berat. Mahalnya biaya itu, memang tidak bisa dihindari. Namun, perlu dipikirkan cara untuk menekan ongkos (berpolitik) itu," ujar Zulhas sapaan akrabnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan, untuk menekan mahalnya ongkos politik, sebaiknya tangung jawabnuya bisa dipikul oleh negara.

Dia mencontohkan, di negara Amerika Latin, ketika para politisinya mencalonkan diri pada pemilihan legislatif (pileg), mereka cukup mengeluarkan dana sekitar 100 juta. Selebihnya, justru ditanggung oleh negara.

"Solusinya, bisa juga dibikin aturan agar orang politik bisa mencari dana yang halal," paparnya.

Namun demikian, Zulhas memandang, praktik rente dalam dunia politik itu sangat luas. Rente tidak hanya terjadi pada kontestasi kepala daerah saja, dunia sepak bola juga mengalami hal yang sama. 

Bahkan dia menyebut, pengelolaan sepak bola di Indonesia turut menggunakan sistem politik rente. Akibatnya, sepak bola Indonesia tak pernah torehkan prestasi.

Zulhas juga menyebut, soal suburnya korupsi di Tanah Air yang melibatkan penegak hukum, lantaran sistem hukum belum dibenahi dengan baik. Dia mencontohkan, sebagian Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sudah diperiksa oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

"Yang belum diperiksa oleh KPK ya Pak SBY saja, bayangkan enggak ada di negara lain yang seperti ini. Pak JK (Jusuf Kalla), mungkin sudah 3 atau 4 kali diperiksa, Pak Boediono 3 kali sampai sidang berkali-kali," tukas Zulhas.

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID