logo rilis
MA Proses Kode Etik Dua Hakim PN Medan
Kontributor

30 Agustus 2018, 10:30 WIB
MA Proses Kode Etik Dua Hakim PN Medan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Mahkamah Agung (MA) menegaskan akan tetap melakukan proses kode etik, kepada dua pimpinan di Pengadilan Negeri Medan yang ikut diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Keduanya yang dimaksud ialah Ketua PN Medan, Marsuddi Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo.

"Saya menyangkan dua pimpinan pengadilan kalau ini betul-betul baru 2 yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Panitera dan Hakim Ad Hoc Tipikor. Yang lain masih proses, tapi badan pengawas MA sudah turun ke bawah walau belum jadi tersangka tapi dari pelangaran kode etik tetap diterapkan," kata Juru Bicara MA, Suhadi, di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Menurutnya, hal ini dilakukan karena ada peraturan yang mengharuskan bila terjadi sesuatu meskipun di bawahnya, maka pimpinan harus bertanggung jawab secara langsung. 

Hal ini seperti termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016.

"Tanggung jawab atasan langsung sudah disampaikan. Perma Nomor 8 menyebutkan atasan langsung harus mengawasi bawahan-bawahannya," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, meski Ketua PN Medan Marsuddi Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo ikut diamankan oleh tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, keduanya tidak ditetapkan sebagai tersangka. 

Dari hasil OTT kemarin, KPK hanya menetapkan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan, Merry Purba (MP) dan seorang panitera pengganti PN Medan, Helpandi sebagai tersangka.

"Kita baru menetapkan saudari MP dan proses masih berlangsung terus dan ada kemungkinan kalau ada pengembangan penyidikan kita belum tahu tapi yang sangat kuat itu saudara MP," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Agus menyampaikan alasan kenapa hanya hakim Adhoc Merry Purba yang ditetapkan sebagai tersangka. 

Ia menuturkan hanya Merry yang barang buktinya sudah dipegang KPK yakni dugaan penerimaan uang oleh panitera pengganti PN Medan bernama Helpandi (H) yang diperuntukkan kepada Hakim Merry Purba.

"Dari tangan H tim mengamankan uang SGD130.000 dalam amplop coklat. Tim kemudian langsung membawa H ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan awal," katanya.

Pemberian diduga dilakukan melalui perantara panitera pengganti Helpandi dan sopir Merry Purba.

Menurut Agus, saat ini Ketua dan Wakil Ketua PN Medan masih di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. 

Namun, jika tidak ada bukti adanya kaitan keduanya, maka para petinggi PN Medan itu akan dilepas.

"KPK harus cermat hati-hati. KPK punya 24 jam untuk periksa dan klarifikasi, kalau belum ada alat bukti yang kuat terhadap yang bersangkutan maka yang bersangkutan dilepaskan pulang," tuturnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu Merry Purba Helpandi, pengusaha besar di Medan, Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin Sukardi, Hadi Setiawan.

Adapun kepada penerima yakni Hakim Merry Purba dan panitera Helpandi, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi yaitu Tarmin dan orang kepercayaannya, Hadi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, Tarmin Sukardi divonis 6 Tahun Penjara dan Pidana Denda Rp500.000.000 Subsider 6 bulan kurungan oleh PN Medan. 

Ia terbukti menjual tanah yang belum dihapus dari aset negara senilai Rp132 miliar.

Putusan itu sempat diwarnai Dissenting Opinion (DO) atau hakim berbeda pendapat. 

Ketua Majelis Hakim, Wahyu Prasetyo Wibowo dan hakim anggota I, Sontan Merauke Sinaga, menyatakan Tarmin terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primair.

Sementara hakim anggota II, Merry Purba berpendapat dakwaan tidak terbukti karena objek yang dijual Tarmin bukan lagi milik negara karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID