logo rilis

MA Bakal Evaluasi Ketua-Ketua PT yang Belum Terapkan e-Court
Kontributor
RILIS.ID
21 November 2018, 21:47 WIB
MA Bakal Evaluasi Ketua-Ketua PT yang Belum Terapkan e-Court
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Herri Swantoro dalam evaluasi dan pembinaan. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Bandarlampung— Optimisme Mahkamah Agung (MA) mewujudkan tekad menuju peradilan modern nampaknya akan tercapai sebelum tahun 2018 selesai.

Dalam evaluasi dan pembinaan di Novotel Lampung Rabu (21/11/2018) malam, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Herri Swantoro, memaparkan bahwa aplikasi pengajuan gugatan perdata secara online ((e-Court) di pengadilan negeri (PN) saat ini telah mencapai 96%.

Tersisa 5 pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu, 1 PN di wilayah hukum PT Jambi, 1 PN di wilayah hukum PT Gorontalo dan 6 PN di wilayah hukum PT Jayapura saat ini yang belum menerapkan aplikasi e-Court.

Dalam evaluasi dan Pembinaan Dirjen Badilum tersebut, Herri mengingatkan secara tegas jika ketua-ketua PT yang tidak mampu melaksanakan penggunaan e-Court maka MA akan mengevalusi kepemimpinan mereka.

e-Court adalah langkah awal bagi dunia peradilan untuk memulai langkah modernisasi dan digitalisasi persidangan di Pengadilan Indonesia.

e-Court merupakan aplikasi teknologi yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan

Modernisasi pengadilan melalui pendaftaran gugatan secara online (e-Filling), pembayaran gugatan secara online (e-Payment melalui mekanisme e-Skum) dan mekanisme pengiriman berkas gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara online (e-Summons) adalah bentuk konkkrit dari pelaksanaan Peraturan MA (Perma) No. 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

Keuntungan penggunaan e-Court adalah untuk para pencari Keadilan. Beda pengajuan gugatan secara online ini dengan gugatan manual yakni pengajuan secara datang langsung ke PN adalah adanya efesiensi waktu dan efesiensi biaya.

"Advokat domisili di Surabaya bisa mengajukan gugatan di PN Tanjungkarang tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri di luar kota domisilinya dan e-Court tidak ada Prosedur panggilan delegasi serta biaya proses pengiriman fisik. Sehingga asas  peradilan yang cepat, seserhana dan biaya ringan dapat tercapai,” tandas Herri yang dikenal sebagai Perintis Akreditasi dan Penjaminan Mutu Peradilan di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Ketua PT Tanjungkarang, Lampung, Zaid Umar Bob Said mengatakan bahwa seluruh pengadilan di Lampung saat ini sudah menerapkan aplikasi teknologi e-Court.

Sehingga PT Tanjungkarang sangat optimistis jajarannya dalam menyambut suksesnya modernisasi peradilan Indonesia. 

"9 dari 10 PN-PN di Lampung saat ini sudah ada gugatan perkara perdata yang masuk didaftarakan advokat secara online.  Silahkan lihat di sistem aplikasi e-Court dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan kami," ucap Bob, yang dikenal sangat dekat dan tegas dengan jajaran anak buahnya di pengadilan-pengadilan negeri di Lampung tersebut.(*)

Editor: gueade


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)