logo rilis
Luhut Sebut Inisiasi Omnibus Law Sudah Muncul Sejak 2015
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
16 Oktober 2020, 09:30 WIB
Luhut Sebut Inisiasi Omnibus Law Sudah Muncul Sejak 2015
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat mendampingi Presiden Joko Widodo. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membantah anggapan yang menyebutkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dikerjakan terburu-buru. Bahkan, menurutnya, inisiasi Omnibus Law itu sudah muncul sejak 2015 silam. 

Luhut menuturkan, sejak dirinya menjabat sebagai Menkopolhukam, Presiden Joko Widodo sudah berinisiasi agar negara memiliki undang-undang yang komprehensif. 

"Sejak saya Menkopolhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," kata Luhut dalam wawancara satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang ditayangkan salah satu saluran televisi swasta, Kamis malam (15/10/2020).

Atas perintah Presiden Jokowi, kata Luhut, dirinya kemudian mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan," ujarnya.

Ia tak menampik jika sejumlah pihak tidak sepakat dengan Omnibus Law tersebut. Namun, menurutnya, itulah yang menjadi ciri negara demokrasi. 

Luhut memastikan, kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Oda Fauziyah juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi.

"Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO)," kata Menaker Ida.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2020 | WWW.RILIS.ID