logo rilis
LIPI: Sengketa Pilpres Tak Terelakkan bila KPU Tak Respons Keputusan Bawaslu
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
16 Mei 2019, 21:15 WIB
LIPI: Sengketa Pilpres Tak Terelakkan bila KPU Tak Respons Keputusan Bawaslu
FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Ziti Zuhro, mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merespons dan menindaklanjuti keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait sistem informasi penghitungan suara (Situng).

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan bahwa KPU terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam melakukan input data di Situng. 

Menurut Wiwiek, sapaan akrabnya, keputusan Bawaslu itu bisa memunculkan sengketa Pilpres 2019 bila KPU tak menuntaskan permasalahan tersebut. 

"Bila kekecewaan dan ketidakpuasan paslon dan semua pendukungnya menguat maka akan muncul resistensi terhadap hasil pilpres. Celakannya bila solusi terhadap keputusan Bawaslu tersebut tidak ada, maka sengketa pilpres tak terelakkan," kata Wiwiek kepada rilis.id, Kamis (16/5/2019). 

Wiwiek mengatakan, penyelenggaraan pemilu harus jujur adil, transparan dan akuntabel. Salah satunya, menurutnya, harus ada penyelesaian bila proses Pilpres 2019 digugat seperti hasil situng KPU tersebut. 

"Bila masalah ini tidak dituntaskan, sulit dikatakan bahwa hasil pemilu ini nanti  berintegritas, berkualitas dan demokratis," ujarnya. 

"Dampaknya akan muncul mosi tidak percaya terhadap KPU," lanjut Wiwiek. 

Dia mengimbau, pengumuman hasil rekaputulasi KPU sebaiknya mempertimbangkan banyak hal, terutama masalah stsbilitas politik dan keamanan. Termasuk, dampak adanya keterbelahan masyarakat yang tak boleh dinafikan oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

"KPU harus memikirkan kemungkinan dampak negatif yang bakal muncul bila keputusan Bawaslu tak diindahkan. Jauh lebih rasional penghitungan suara di KPU dibenahi atau diperbaiki daripada semata-mata mengejar  pengumuman tanggal 22 Mei tapi sarat konflik," tandasnya. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam melakukan input data di sistem informasi penghitungan suara (Situng).

Hal itu disampaikan Ketua Majelis, Abhan, di Ruang Sidang Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019). 

"Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam Situng," kata Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID