logo rilis

LIPI Nilai Demokrasi Indonesia Stagnan Dua Dekade Ini
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
15 Mei 2018, 14:57 WIB
LIPI Nilai Demokrasi Indonesia Stagnan Dua Dekade Ini
Ilustrasi kosongnya kursi DPR saat sidang paripurna. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Syamsuddin Haris menilai, kualitas demokrasi di Indonesia berjalan stagnan dalam dua dekade reformasi.

"Demokrasi yang bisa dikatakan stabil, namun dilemanya pada saat yang sama kualitasnya stagnan," ujar Syamsudin, di Gedung LIPI, Jakarta pada Selasa (15/5/2018).

Ia mengatakan demokrasi stagnan ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang tidak lebih baik, korupsi merajalela, dan konflik sektarian.

"Demokrasi mengalami stagnansi dan cenderung terperangkap ke dalam demokrasi elektoral yang prosedural," jelas dia.

Menurut dia, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan demokrasi menjadi stagnan pasca-kepemimpinan Presiden Soeharto antara lain, faktor struktural warisan kolonial dan rejim otoriter.

Selain itu, eksploitasi ekonomi dari segelintir kekuatan kapitalis, pola dan setting transisi demokrasi tidak menjanjikan, kegagalan konsolidasi kekuatan politik sipil pada periode kritis 1998-1999, reformasi institusi yang cenderung inkonsisten dan tidak koheren serta tambal sulam dan ambigu.

Ia juga mengemukakan bahwa pasca-1998 rakyat seolah lebih berdaulat, namun cenderung sebagai massa ketimbang sebagai warga negara. Sehingga, kata dia, kedaulatan rakyat lebih tampak di jalanan ketimbang di dalam sidang DPR dan DPRD, sidang kabinet atau lembaga peradilan.

"Seperti pada era Soeharto, rakyat masih diperlakukan sebagai 'massa mengambang' yang didekati dan diimingi harapan menjelang pemilu dan pilkada, yang masa depannya dicampakkan para elite setelah pesta demokrasi," jelas dia.

Dia menegaskan, sejatinya ada peluang dan tantangan untuk mewujudkan sebuah demokrasi substansial yang inklusif, dan terkonsolidasi ke depan.

Pertama, secara historis komitmen keindonesiaan yang berpondasikan keberagaman begitu kuat, dan mengalahkan perbedaan berbasis identitas SARA.

"Jangan lupa bangsa ini pernah memiliki pemimpin yang rela hidup miskin dan menderita demi bangsanya," ujarnya.

"Dengan kata lain, para pemimpin bangsa di masa lalu pernah menjadikan partai, parlemen dan jabatan pemerintahan sebagai wadah mengabdi bagi bangsa, bukan sekadar tempat mengambil keuntungan pribadi seperti sekarang," tambah dia.

Kedua, secara komperatif indeks demokrasi Indonesia cukup baik tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di tingkat global.

"Tingkat ketahanan demokrasi Indonesia cukup baik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan demokrasi juga relatif menjanjikan," jelasnya.

Ketiga, secara global, pada tahun 2016 tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam negeri adalah tertinggi di dunia. 

Menurut dia, modal kepercayaan publik perlu dikelola secara cerdas sehingga kepercayaan masyarakat bisa mendorong percepatan pembangunan di semua bidang dan pada akhirnya berkontribusi bagi peningkatan kualitas keadilan dan kesejahteraan.

Keempat, Indonesia memiliki elemen masyarakat sipil yang relatif otonom terhadap negara sehingga berkontribusi dalam mendorong, memperjuangkan dan mengawal demokrasi.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)