logo rilis

Lima Hak Karyawan Perempuan yang Wajib Diketahui
Kontributor
RILIS.ID
25 Juni 2018, 22:21 WIB
Lima Hak Karyawan Perempuan yang Wajib Diketahui

Oleh Novita Natalia Kusumawardani
Alumni Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia

PERADABAN manusia yang berkembang saat ini membantu perempuan memiliki akses dan hak penuh atas keputusan untuk bekerja atau tidak. Saat ini kita sering menjumpai perempuan yang bekerja di berbagai macam sektor industri. Meski menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) februari 2017 menyebutkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pekerja laki-laki masih mendominasi, namun TPAK pekerja perempuan mengalami peningkatan sebesar 2,33 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, berdasarkan riset dari Grant Thornton menyebutkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peningkatan terbaik, dimana 46 persen perempuan menduduki posisi senior di perusahaan.

Semakin bertambahnya pekerja perempuan di sektor industri, pemerintah telah mengatur hak-hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini harus diketahui oleh pekerja perempuan agar ketika terjadi diskriminasi dan penyelewengan oleh perusahaan, kita memiliki argumen untuk dapat menuntut hak kita sebagai pekerja.

Berikut adalah hak-hak pekerja perempuan yang wajib diketahui:

1. Hak Cuti Menstruasi

Pasal 81 ayat 1 menyebutkan, “Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.”

Kondisi perempuan pada saat menstruasi akan berbeda-beda. Ada yang tidak mengalami nyeri, tapi ada pula yang merasakannya. Kondisi perempuan yang mengalami nyeri perut selama masa menstruasi disebut dengan dismenore. Dismenore adalah kondisi nyeri perut yang diakibatkan oleh kram pada rahim ini membuat perempuan berada di kondisi yang membuat mereka tidak dapat berkonsentrasi, mual, dan lesu. Hal ini didukung oleh data yang disampaikan oleh YouGov. Dikatakan bahwa 59 persen perempuan mengalami nyeri haid dan itu mempengaruhi kemampuan mereka dalam bekerja, karena membuat mereka lebih sulit untuk berkonsentrasi. Kondisi tersebut yang menjadi argumen pemerintah untuk memasukan hak cuti menstruasi/haid kepada pekereja perempuan.

2. Hak Cuti Hamil dan Melahirkan

Pada Pasal 82 ayat 1 menyebutkan, “Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.”

Perusahaan wajib menjalankan aturan terkait pemberian cuti kepada pekerja perempuan untuk hamil dan melahirkan. Dalam UU tersebut telah ditentukan waktu cuti yang dapat diambil oleh pekerja perempuan, namun dalam pelaksanaanya pekerja perempuan memilih untuk mengambil cuti ketika mendekati kelahiran, sehingga ia mempunyai waktu lebih lama untuk mengurus bayi.

PT Nestle Indonesia misalnya. Perusahaan ini memiliki Kebijakan Proteksi Persalinan yang memberikan di dalamnya mencakup hak pekerja untuk mengambil cuti melahirkan selama tiga bulan, dapat diperpanjang hingga enam bulan dan tetap menerima gaji. PT Nestle Indonesia memberlakukan perpanjangan cuti melahirkan hingga enam bulan lantaran mereka mendukung pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif.

3. Hak Cuti Keguguran

Pasal 82 ayat 2 menyebutkan, “Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.”

Keguguran atau abortus terbagi atas tiga jenis yaitu aborsi alamiah atau abortus spontaneus, aborsi medis atau abortus provocatus therapeuticum, serta aborsi buatan atau abortus provocatus criminalis. Hak cuti keguguran di Indonesia yang diakui oleh hukum adalah aborsi ilmiah dan aborsi medis. Pekerja perempuan yang melakukan tindakan aborsi buatan tidak akan mendapatkan hak cuti karena aborsi jenis ini masih ilegal.

Aborsi alamiah adalah keluarnya embrio secara spontan dari dalam kandungan sebelum usia 20 minggu kehamilan. Sedangkan aborsi medis adalah pengguran kandungan yang dilakukan atas indikasi medis. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran membutuhkan waktu proses pemulihan baik secara kesehatan maupun psikologis.

4. Hak Menyusui

Pasal 83 menyebutkan, “Pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”

Pada pasal ini, perempuan yang masih menyusui anaknya dapat diberikan kesempatan untuk menyusui atau setidaknya memerah ASI pada saat jam kerja. Selain itu Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri menghimbau agar perusahaan swasta, BUMN, dan kantor pemerintahan mememiliki ruangan laktasi untuk Pekerja Perempuan yang sedang menyusui.

5. Larangan Meminta Pekerja Perempuan untuk Mengundurkan Diri

Pasal 153 ayat 1 bagian e menyebutkan, “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.”

Selain itu pasal di atas didukung oleh Pasal 154 (b), “Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal: pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali.”

Perusahaan tidak bisa memaksa perempuan untuk mengundurkan diri karena dia hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Namun, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia masih terdapat perusahaan yang melakukan PHK dan/atau meminta karyawan untuk mengundurkan diri karena hamil.

Berdasarkan studi dari Byron and Roscigno berjudul Relational Power, Legitimation, and Pregnancy Discrimination menjelaskan, 40 persen pemecatan ternyata terkait status kehamilan, 15 persen mereka dipecat karena jarang hadir dan dianggap malas. Alasan utama perusahaan melakukan PHK dan/atau meminta karyawan untuk mengundurkan diri adalah performa kerja dan produktifitas mereka akan menurun.

Di Indonesia, jika terjadi kasus seperti ini, pekerja perempuan dapat memproses ke meja hukum. Dalam Pasal 183 ayat 2 menyebutkan, “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan."
 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)