logo rilis
Libatkan TNI, Ombudsman Khawatir Terjadi Maladmintrasi
Kontributor
Tari Oktaviani
15 Mei 2018, 13:28 WIB
Libatkan TNI, Ombudsman Khawatir Terjadi Maladmintrasi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendy.

RILIS.ID, Jakarta— Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, mengatakan, ada banyak poin yang lebih krusial dibanding poin usulan keterlibatan TNI dalam revisi UU terorisme. Di sisi lain, ia mengaku khawatir bila TNI dilibatkan akan menimbulkan maladministrasi.

"Titik tekannya adalah tadi pada soal penggunaan kewenangan baru, bukan pada pelibatan TNI. Kenapa kemudian? karena ini unsur di mana Ombudsman ingin bicara adalah jangan-jangan pelibatan TNI itu mengundang polemik baru. Kenapa? karena ini kan tindak pidana, ketika tindak pidana didekati dengan pendekatan militer, bukan kah lalu akan bermasalah?," katanya di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ia berujar baik DPR dan Pemerintah harus menjelaskan sejauh mana keterlibatan TNI dalam menindak teroris. Sebab jika tidak maka ia menduga akan berpotensi timbul maladminsitrasi.

"Makanya mesti clear di pelibatan tapi dalam hal apa, rambu-rambunya apa, sampai batas mana atau dalam bahasa teknis rule of engagementnya harus beres. bukan ujug-ujug pelibatan karena kalay tidak gitu lalu akan mudah terjerumus pada mal," ujarnya.

Adrianus memandang harus ada niat yang sama antara semua pihak dalam RUU terorisme ini. Ia menduga lamanya perampungan RUU tersebut dikarenakan satu sama lain tidak kompak dalam merumuskannya.

"Kami khawatir yang itu (tujuan revisi) belum dapat, yang itu kemudian tidak terjadi malah yang muncul sesuatu yang lain. Nah itu. moga-moga kekhawatiran kami itu tidak terjadi. kalau pun itu terjadi, kami ingatkan hati-hati itu bisa mengarah kepada mal baru," tegasnya.

Sebelumnya pascamaraknya teror bom di Jawa Timur, DPR didesak untuk mengesahkan RUU terorisme. Ketua DPR Bambang Soesatyo berujar RUU tersebut pembahasannya sudah memasuki tahapan sebesar 99 persen sehingga hanya menunggu dibawa ke Sidang Paripurna saja untuk disahkan.

Namun ia mengatakan, belum disahkannya RUU tersebut lantaran pemerintah meminta dilakukannya penundaan dengan alasan belum ada kesepakatan terkait penjelasan mengenai terorisme.

"DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu, sebelum reses masa sidang yang lalu, namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme," ujar Bamsoet.

Editor: Sukardjito


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)