logo rilis
Lembaga Pemerintah Ini Sebut Level Utang Kita Lebih Baik dari Orde Baru, Kok Bisa?
Kontributor
Ainul Ghurri
28 Maret 2018, 17:54 WIB
Lembaga Pemerintah Ini Sebut Level Utang Kita Lebih Baik dari Orde Baru, Kok Bisa?
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suaihasil Nazara, menyebutkan, rasio utang pemerintah saat ini mencapai Rp4 ribu triliun, lebih baik dibanding lima tahun lalu. Bahkan, ia membandingkan utang pemerintah saat ini jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru (Orba).

"Dulu, ketika zaman Orba utang kita mayoritas di atas 95 persen di mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS). Arahan Undang-Undang (UU) yaitu, utang tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB (produk domestik bruto). Sekarang 30 persen, bahkan di bawah 60 persen itu," ungkapnya di sela acara peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2017 Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurutnya, pada Orba belum ada diversifikasi mata uang dalam utang pemerintah. Lanjutnya, instrumen seperti Surat Utang Negara (SUN) baru diadakan 2004 lalu, sehingga, kata Suahasil, secara perlahan pemerintah mengupayakan utang tidak hanya dalam mata uang dolar AS, melainkan juga dalam rupiah.

Suaihasil menambahkan, saat ini pemerintah ketika berutang dengan market, pihaknya tetap menjaga confidence market, konsistensi dan fokus. Sehingga, kata dia, terlihat dari tahun ke tahun track record-nya menunjukkan ke arah yang lebih baik.

"Dari keseluruhan UU itu, perbendaharaan dan lainnya mulai menata satu persatu, sehingga, saat ini kualitas pengelolaan utang kita di tingkat internasional sangat profesional. Kita perhatikan bagaimana jatuh temponya," tuturnya.

"Kemudian, setiap tahunnya dijaga lagi dengan ketentuan defisit tidak boleh di atas 3,0 persen. Pemerintah selalu tunduk terhadap hal tersebut. Saya rasa di tataran makro sudah disampaikan," sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga tetap menjaga dan membina hubungan baik dengan pemilik dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ia mengatakan, kuncinya tetap menjaga kepercayaan investor agar tetap percaya dengan Indonesia. Dengan kepercayaan itu, ia meyakini, Indonesia tidak bakal terkena krisis ekonomi. Bahkan, Indonesia berani menunjukkan  ke negara lainnya bahwa ekonomi Indonesia berbeda alias lebih baik.

"Meski demikian, kita sangat terbuka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk utang. Bisa dikritisi, tentu kita akan perbaiki kalau mau lihat pengunaan struktur belanja negara tersebut, apakah digunakan produktif atau membiayai konsumtif. Kalau lebih produktif maka confidence itu akan baik," pungkasnya.

Editor: Intan Nirmala Sari


500
komentar (0)