logo rilis
Lelang 'EO' Ujian Notaris Diduga Bermasalah
Kontributor
Fatah H Sidik
20 April 2018, 22:33 WIB
Lelang 'EO' Ujian Notaris Diduga Bermasalah
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi (tengah), saat dikusi "Membedah Perkara Heli TNI AW-101" di Jakarta, 7 Juni 2017. FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Center for Budget Analysis (CBA), menyoroti lelang penyelenggara (event organizer/EO) Ujian Pengangkatan Notaris yang digelar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan itu diduga penuh kejanggalan.

Sebab, kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, proses pengumuman pemenang lelang jasa penyelenggara ujian tersebut berlangsung cepat. Jangka waktunya tak sampai sepekan.

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum seperti dikejar-kejar 'dosa'. Sehingga, diperkirakan tak lebih dari satu minggu sudah ada pemenang lelangnya," ujarnya via siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Dia lantas menjelaskan proses pengumuman lelang. Mulanya, saat pengumuman 9-10 April, pukul 09.00-12.00, panitia lelang memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) atau aanwijzing.

Pada 11 April, pihak vendor mengunggah (upload) dokumen dari pukul 06.00-16.00. Pemenang lelang yang mendapat bintang, adalah salah satu perusahaan dengan menyodorkan harga penawaran lelang Rp352 juta.

"CBA meminta kepada pihak panitia lelang atau kelompok kerja untuk membatalkan lelang jasa EO pelaksanaan Ujian Pengangkatan Notaris, karena sangat aneh dan janggal sekali. Dalam waktu cepat pemenang lelang sudah ada," tegasnya.

Uchok pun meminta Komisi III DPR untuk memanggil Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, agar membatalkan ujian tersebut. Apalagi, belum ada peraturan atau payung hukum mengenai berapa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diterima peserta.

Sekitar 5.000 notaris diketahui, terancam tak mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan pascakeluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (Permenkumham UPN). Regulasi berlaku per 22 Maret atau empat bulan sejak diundangkan 21 November 2017.

Dengan demikian, sepantasnya calon notaris yang mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) sebelum 22 Maret tak mengacu Permenkumham UPN. Sayangnya, Kemenkumham menutup pendaftaran dalam jaringan sejak Desember 2017.

"Dan mewajibkan seluruh calon notaris mengikuti UPN, baik yang sudah mendaftar sebagai calon notaris dalam daftar tunggu maupun dalam daftar cadangan," kata inisiator Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia, Yendri Ershad, di Jakarta, Kamis (19/4/2018).


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)