logo rilis
Legislator: Mustafa Pernah Nyuruh Ambil Titipan Rp1,5 Miliar
Kontributor
Tari Oktaviani
21 Mei 2018, 15:35 WIB
Legislator: Mustafa Pernah Nyuruh Ambil Titipan Rp1,5 Miliar
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Partai Gerindra, Zainuddin, mengaku pernah disuruh oleh Bupati Lampung Tengah, Mustafa mengambil titipan berupa uang senilai Rp1,5 miliar di Kepala Dinas Bina Marga PU Lampung Tengah yang saat itu dijabat oleh Taufik Rahman.

"September 2017, baru ketemu Pak Bupati 5 menit aja dan kata Pak Bupati ada orang yang menghubungi kamu, disuruh ketemu sama pak Taufik, Kepala Dinas PU. Lalu yang menghubungi saya salah satu ajudan pak bupati," katanya saat bersaksi dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Zainuddin berujar, uang tersebut diperuntukkan Ketua DPRD dari Bupati Lampung Tengah Mustafa. 

Setelah ia terima uang tersebut dari Taufik, ia pun menyerahkan uang itu seluruhnya pada Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim.

"Saya sendiri yang terima, saya serahkan ke ketua DPD saya, Gunadi Ibrahim Rp1,5 miliar semua saya serahkan," paparnya.

Ia mengungkapkan, dirinya pribadi menerima uang Rp45 juta dari Ketua Fraksinya Ahmad Rosidi. 

Namun, Zainuddin menepis bahwa uang tersebut berhubungan dengan penandatanganan surat.

"Terima Rp 45 juta dari ketua fraksi saya Ahmad Rosidi dikasih November akhir 2017. Katanya uang APBD sama dengan Pak Riagus," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Lampung Tengah Mustafa sempat melakukan lobi setelah beberapa fraksi di DPRD Lampung Tengah yang tidak menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Menurut Jaksa KPK, Ali Fikri, hanya fraksi PKS saja yang menyetujui pinjaman daerah tersebut. 

Sedangkan fraksi lainnya seperti fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi PKB dan fraksi Golkar menyatakan tidak setuju.

"Terdakwa atas sikap mayoritas fraksi di DPRD Lamteng yang tidak setuju dilakukan pinjaman daerah kepada PT SMI selanjutnya melakukan pertemuan dengan Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamteng dari Fraksi PDIP," kata Jaksa KPK.

Pada pertemuan tersebut, terdakwa meminta agar Natalis dan Fraksi PDIP menyetujui pinjaman daerah yang dimaksud serta meminta Natalis agar mengajak dan mempengaruhi anggota DPRD fraksi Gerindra dan Demokrat untuk menyetujui pinjaman daerah tersebut," jelasnya.

Namun dalam pertemuan itu, Natalis meminta uang pelicin sebesar Rp8 miliar kepada pimpinan DPRD, para Ketua Fraksi DPRD Lamteng dan para anggota DPRD Lamteng, untuk memenuhi permohonan Mustafa itu.

Kemudian Mustafa memerintahkan Taufik Rahman untuk mengumpulkan uang suap dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek pemkab pada tahun 2018. 

Sehingga, uang suap pun diberikan kepada para pimpinan DPRD, masing-masing ketua fraksi dan anggota DPRD.

Uang tersebut kemudian diberikan ke sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah yakni Wakil Ketua I DPRD Lamteng Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Ketua F-PDIP Raden Zugiri, Bunyana dan Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp2 miliar; Rp1,5 miliar; Rp 1,5 miliar; Rp495 juta; Rp1,2 miliar; Rp1 miliar yang keseluruhannya sejumlah Rp9,6 miliar kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah," kata Jaksa Ali Fikri.

Jaksa meyakini uang tersebut diberikan agar para anggota DPRD menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018 dan agar menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

"Dilakukan dengan cara bahwa guna keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkeinginan melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI yang untuk keperluan tersebut terdakwa selaku Bupati Lamteng kemudian mengirimkan surat kepada Direktur PT SMI perihal intensi untuk pengajuan pinjaman daerah," paparnya.

Akibat perbuatannya, Mustafa didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)