logo rilis

LBH Masyarakat: Seharusnya PCC Bukan Urusan BNN
Kontributor
Elvi R
04 Desember 2017, 17:03 WIB
LBH Masyarakat: Seharusnya PCC Bukan Urusan BNN
FOTO : INFOGRAFIS BNN

RILIS.ID, Jakarta— Penyalahgunaan paracetamol caffeine carisoprodol (PCC) menyeruak sejak pertangahan 2017 lalu. Hingga saat ini PCC masih menjadi sorotan berbagai instansi. 

PCC yang dianggap sebagai salah satu benda yang berbaya dan menimbulkan efek buruk, pada penggunanya. Salah satu penggunanya bahkan mengalami halusinasi sampai tidak sadarkan diri. Berbagai hal tersebut turut menyita perhatian Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kendati Demikian, LBH Masyarakat mengkritik keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pengungkapan kasus PCC di Semarang pada Minggu (03/12/2017). 

Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat  Yohan Misero menyebut, BNN semestinya tidak terlibat dalam atau memimpin, operasi PCC."Hal ini karena, BNN hanya berwenang untuk mengurusi narkotika – dan secara hukum, PCC bukanlah narkotika," ujar Yohan melalui siaran pers yang diterima rilis.id, di Jakarta, Senin (04/12/2017).

Ia menjelaskan, berdasarkan, Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tugas BNN adalah memberantasperedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Di sisi lain, Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pada Pasal 6 ayat 3 UU Narkotika mengatur ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika yang diatur dengan Peraturan Menteri.

”Merujuk pada sejumlah peraturan di atas, semestinya BNN hanya mengerjakan kasus yang zatnya memang sudah disebut dalam lampiran UU Narkotika. Lampiran UU Narkotika yang terakhir, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017, tidak mencantumkan PCC di dalam zat yang dilarang," kata dia.

Menurut dia, LBH Masyarakat memandang bahwa elemen penegak hukum yang lebih tepat, secara hukum, untuk mengurusi persoalan PCC ini adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kasus ini lebih tepat dikenakan dengan Pasal 196 dan/atau Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melarang produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kualitas dan tanpa izin edar. Polri berwenang untuk menyelesaikan perkara di UU Kesehatan sedangkan BNN tidak memiliki kewenangan tersebut. Wewenang BNN terbatas pada UU Narkotika saja.

BNN hanya berwenang untuk menangani hal ini apabila ada kandungan zat-zat narkotika atau prekursor yang sudah terdaftar dalam Permenkes 41/2017 di dalam sampel pil-pil yang menuntun BNN ke pengungkapan ini atau di dalam pil-pil yang di dapatkan dalam upaya penggebrekan ini,"tuturnya.

Yohan mengimbau pada BNN maupun rekan-rekan media untuk tidak memakai terminologi pil PCC dalam reportase kasus ini. Hal ini karena, PCC merujuk pada satu obat tertentu yang, meski tak lagi beredar di Indonesia dan digunakan untuk pemulihan beberapa jenis penyakit. 

"Sungguh tidak bijak apabila obat yang memiliki potensi manfaat medis justru distigma sebagai hal yang meracuni masyarakat dan kemudian didramatisir secara berlebihan. Beberapa liputan, ahli, dan pemeriksaan juga telah menyebut bahwa pil-pil yang ditemukan di Kendari pada insiden beberapa waktu lalu juga tidak murni PCC atau bahkan bukan PCC sama sekali.
," ungkap Yohan.

LBH Masyarakat mendukung penuh upaya penghentian peredaran obat-obatan ilegal. Namun dalam melakukan upaya pemberantasan, penegak hukum tetap perlu mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan ketentuan hukum. 


#PCC
#BNN
#LBH Masyarakat
#Narkotika
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)