logo rilis

Lawan Mafia Tanah, Komite I DPD RI Dorong Bentuk Pengadilan Agraria
Kontributor
RILIS.ID
26 November 2018, 15:03 WIB
Lawan Mafia Tanah, Komite I DPD RI Dorong Bentuk Pengadilan Agraria
Andi Surya (kiri), senator asal Lampung dalam audiensi dengan FKMTI, Senin (26/11/2018). FOTO: HUMAS KOMITE I DPD RI

RILIS.ID, Jakarta— Komite I DPD RI hari ini (26/11/2018) menerima audiensi dan pengaduan masyarakat yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI).

Dipimpin ketuanya Supandi Budiarjo, FKMTI memaparkan banyaknya kasus pengadilan, yang memenangkan perusahaan-perusahaan privat pengembang hanya berdasar girik. Sementara korbannya memegang sertifikat hak milik dari BPN yang notabene kekuatan hukumnya lebih tinggi.

Andi Surya, senator asal Lampung yang juga anggota Komite I, menyatakan mafia tanah bukan hanya dilakukan perusahaan-perusahaan privat. Tetapi juga sudah melibatkan oknum-oknum pemerintahan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

”Tujuannya untuk memisahkan pemilik sah dari hak-hak legal lahannya dan dirampas secara masif oleh kekuatan-kekuatan sindikasi melalui kongkalikong yang luar biasa,” paparnya.

Kemudian, terus dia, diduga diperparah dengan kekurangprofesionalan hakim di pengadilan-pengadilan umum yang melakukan peradilan sengketa agraria.

"Kami sepakat, melalui ide-ide pimpinan dan anggota Komite I DPD RI untuk mengusulkan dibentuknya lembaga yustisia baru yang bernama Pengadilan Agraria,” ungkapnya.

Hal ini dimaksudkan agar hakim-hakimnya berasal dari ahli hukum bersertifikasi bidang agraria bukan dari ilmu hukum lainnya. Sehingga lebih spesifik dan kompeten memutuskan peradilan perkara agraria.

”Sebab kita ketahui banyak keputusan peradilan sengketa agraria yang cenderung kurang memiliki rasa keadilan oleh karena hakim-hakimnya kurang memahami bidang keagrariaan," sentil Andi Surya.

Fahira Idris, senator dari Jakarta, yang memimpin rapat menyatakan tanah merupakan hajat hidup masyarakat yang vital. Keterbatasan lahan dan penduduk yang semakin meningkat membuat lahan menjadi bernilai tinggi sehingga memunculkan banyak sengketa bahkan perampasan.

”Maka komite I akan membentuk tim analisis untuk menelaah persoalan sengketa lahan yang disampaikan FMKTI ini sekaligus mengusulkan membentuk Pengadilan Agraria,” tutupnya.  (*)

 

 

Editor: gueade




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID