logo rilis
Latar Belakang Mustafa Beri 'Uang Pelicin' ke DPRD Lampung Tengah
Kontributor
Tari Oktaviani
14 Mei 2018, 16:07 WIB
Latar Belakang Mustafa Beri 'Uang Pelicin' ke DPRD Lampung Tengah
Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa. FOTO: Rilis Lampung

RILIS.ID, Jakarta— Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa, sempat melobi anggota DPRD setempat, setelah beberapa fraksi menolak rencana pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 juta.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Ali Fikri, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyetujui pinjaman tersebut. Sedangkan lainnya, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar, bersikap sebaliknya.

"Atas sikap mayoritas fraksi di DPRD Lamteng yang tidak setuju dilakukan pinjaman daerah kepada PT SMI, selanjutnya (terdakwa) melakukan pertemuan dengan Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamteng dari Fraksi PDIP," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/5/2018).

"Pada pertemuan tersebut, terdakwa meminta agar Natalis dan Fraksi PDIP menyetujui pinjaman daerah yang dimaksud, serta meminta Natalis agar mengajak dan mempengaruhi Anggota DPRD Fraksi Gerindra dan Demokrat untuk menyetujui pinjaman daerah tersebut," tambahnya.

Dalam pertemuan itu, tambah Ali, Natalis meminta "uang pelicin" Rp8 miliar untuk pimpinan DPRD, para Ketua Fraksi DPRD Lamteng, dan para anggota DPRD Lamteng. Maksudnya, agar permohonan Mustafa dipenuhi.

Selanjutnya, Mustafa memerintahkan Taufik Rahman mengumpulkan uang suap dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng. Sehingga, ada uang suap untuk diberikan kepada anggota dewan, seperti Wakil Ketua I Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Ketua Fraksi PDIP Raden Zugiri, Bunyana, dan Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp2 miliar, Rp1,5 miliar, Rp 1,5 miliar, Rp495 juta, Rp1,2 miliar, Rp1 miliar yang keseluruhannya sejumlah Rp9,6 miliar kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah," bebernya.

Jaksa meyakini, uang diberikan agar dewan menyetujui rencana pinjaman daerah melalui penandatanganan surat pernyataan kesediaan. Uang pinjaman rencananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

"Dilakukan dengan cara, bahwa guna keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkeinginan melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI. Yang untuk keperluan tersebut, terdakwa selaku Bupati Lamteng kemudian mengirimkan surat kepada Direktur PT SMI perihal intensi untuk pengajuan pinjaman daerah," paparnya.

Akibat perbuatannya, Mustafa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)