logo rilis
Larangan Eks Koruptor Nyaleg, Jokowi Dinilai Main Dua Kaki
Kontributor
Sukma Alam
03 Juni 2018, 08:59 WIB
Larangan Eks Koruptor Nyaleg, Jokowi Dinilai Main Dua Kaki
Ilustrasi: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang terkesan bermain dua kaki terkait polemik “mantan napi nyaleg”.

Menurutnya, di satu sisi itu hak warga negara memilih dan dipilih, namun di sisi lain mempersilakan KPU untuk membuat aturan melarang mantan napi koruptor "nyaleg".

"Kita memahami nuansa kebatinan presiden soal polemik mantan napi nyaleg, di satu sisi presiden tidak mau keluar dari aturan trayek bernegara yaitu peraturan PKPU tidak boleh lebih tinggi dan bisa mengubah peraturan perundang-undangan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima rilis.id, Minggu (2/6/2018).

Namun, dia mengingatkan, di sisi lain Jokowi bisa memahami logika arus opini publik yang mendukung KPU dalam agenda pemberantasan korupsi, koruptor yang semakin memprihatinkan dan membahayakan perut kesejahteraan rakyat.

Kendati begitu, ia menawarkan solusi jitu dengan jalan tengah yaitu larangan mantan napi kasus korupsi nyaleg diserahkan  kepada partai politik untuk membuat peraturan syarat jadi caleg.

"Misalnya mantan napi kasus korupsi tidak boleh nyaleg karena tidak akan dipilih rakyat, ketidak percayaan (dis-trust) dan akan gagal mendapatkan dukungan animo kepercayaan masyarakat,” paparnya.

“Termasuk affirmative action keterwakilan perempuan sebesar 30 persen diatur dalam dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat,” tambahnya.


500
komentar (0)