Home » Peristiwa » Nasional

Larang Penggunaan Cantrang, Komnas HAM: KKP Langgar Hak Nelayan

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI) menyebutkan adanya pelanggaran atas hak-hak konstitusional nelayan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturannya. 

Salah satunya adalah pelanggaran hak nelayan dalam pembuatan dan implementasi peraturan pelarangan Cantrang dan sejumlah alat tangkap ikan lainnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, kepada rilis.id, Jakarta, Senin (1/10/2017).

Maneger menyebutkan sebelumnya Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan atas pelaporan oleh Front Nelayan Indonesia (FNI), dan sejumlah nelayan lainnya pada 25 April 2017 lalu. Pihaknya juga melakukan focus group discussion (FGD) terkait persoalan tersebut pada 12 Juli 2017.

Dari pemantauan dan penyelidikan itu, kata Maneger, upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan hendaknya tidak dilakukan dengan cara mengabaikan hak masyarakat terutama masyarakat nelayan.

Karena itu, Komnas HAM merekomendasikan agar KKP segera membentuk Tim Independen untuk melakukan kajian terkait dampak penggunaan Cantrang sebagai salah satu alat penangkap ikan.

"Paling lambat dua bulan setelah dikeluarkannya rekomendasi ini," kata mantan Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat ini.

Komnas HAM juga meminta KKP membuka forum dialog seluas-luasnya dengan masyarakat terdampak. "Terakhir, melakukan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat terdampak atas kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP," ujarnya.

Komnas HAM RI juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut guna pemenuhan hak atas kesejahteraan, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup.

"Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang," pungkas Maneger.

Penulis Eroby JF

Tags:

Komnas HAMSusi PudjiastutiPelarangan Cantrang

loading...