logo rilis
Larang Eks-Koruptor Nyaleg, KPU Disebut Tepat
Kontributor

05 Juni 2018, 18:45 WIB
Larang Eks-Koruptor Nyaleg, KPU Disebut Tepat
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat.

"Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain," ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (6/5/2018).

Arfianto menekankan, kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, praktik korupsi juga membuat lembaga-lembaga publik terpuruk sehingga menghambat pencapaian tujuan nasional.

"Karenanya, pelaku kejahatan korupsi tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana umum lainnya," ujar dia.

Namun, di sisi lain, dia mengatakan The Indonesian Institute juga berpandangan pemberian efek jera terhadap pelaku korupsi patut menjadi perhatian.

Misalnya, dengan memberikan vonis berat pada proses peradilan.

Sebelumnya KPU memutuskan melarang mantan narapidana koruptor maju menjadi caleg dalam Pemilu 2019. Aturan KPU itu mendapat pertentangan dari sejumlah pihak, salah satunya dari Pemerintah.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)