logo rilis

Lapas Overcrowded, DPR Sarankan Negara Atur Ulang Pola Pemidanaan Napi Narkoba
Kontributor
Nailin In Saroh
13 Mei 2018, 12:00 WIB
Lapas Overcrowded, DPR Sarankan Negara Atur Ulang Pola Pemidanaan Napi Narkoba
Lembaga Pemasyarakatan, FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai, overcrowded atau kondisi penuh sesak di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) perlu segera diatasi pemerintah. Salah satunya, mengurangi jumlah tahanan dan/atau narapidana di lapas dan rutan. 

Namun Masinton mengatakan, perlu ada perumusan ulang pola pemidanaan kasus narkoba. Sebab, pemindahan bukan pilihan karena tempat lain sebenarnya juga sudah penuh, khususnya narapidana kasus narkoba.

"Pola pemidanaan terhadap pelaku-pelaku narkoba perlu dirumuskan ulang oleh negara, khususnya untuk narkoba perlu dibuat lapas khusus,” ujarnya di Jakarta, Minggu (13/5/2018).


Masinton pun mendorong pemerintah membangun lapas atau rutan lain khusus narkoba. Pada pada 2016, kata dia, DPR telah menyetujui anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk pembangunan lapas, rutan, dan tempat-tempat rehabilitasi narkoba. 

Namun, Masinton beranggapan, anggaran itu belum cukup untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Karenanya, Komisi III mempersilakan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan anggarannya lagi.

Sebagai informasi, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia memiliki Lapas Narkotika di Cipinang. Kemenkumham juga segera mengoperasikan lapas khusus untuk narapidana kasus narkoba terkategori berat. 


Gedung lapas dengan sistem pengamanan ekstra ketat itu dibangun di kompleks Lapas Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah. Sistem pengamanan ketat yang bakal diterapkan, yakni satu sel hanya dihuni seorang napi yang menyulitkan napi berkomunikasi dengan petugas atau antarnapi. 


Selain rutan dan lapas khusus narkotika, Masinton mengakui, perlu pengamanan ekstra untuk tahanan dan narapidana terorisme. Sebab, Rutan Markas Korps Brimob tidak memiliki pengamanan yang sesuai untuk napi terorisme.

Dia mengatakan rutan tersebut juga sudah tidak sesuai dengan fungsi awalnya untuk aparatur penegak hukum yang bermasalah. “Sekarang itu sudah overcrowded (penuh sesak),” tandasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)