logo rilis
Lama Terkatung-Katung, Nasib Rektor Unpad Ditentukan Usai Rapat Pleno Besok
Kontributor
Nailin In Saroh
28 Maret 2019, 21:00 WIB
Lama Terkatung-Katung, Nasib Rektor Unpad Ditentukan Usai Rapat Pleno Besok

RILIS.ID, Jakarta— Pemilihan rektor Universitas Padjajaran (Unpad) terkatung-katung sejak akhir tahun lalu. Awalnya penetapan Rektor Unpad terpilih akan dilakukan pada 27 Oktober 2018. Namun hingga kini, pemilihan rektor masih dalam proses. 

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran (Unpad), memastikan akan menggelar rapat pleno Pemilihan Rektor (Pilrek) Unpad periode 2019-2024 pada Jumat, (29/3/2019). Saat ini, MWA menunggu undangan rapat pleno tersebut dari Ketua MWA Rudiantara. 

"Kita tunggu surat undangan dari ketua untuk pleno 29 Maret. Sekarang semua (MWA) tunggu surat undangan,” ujar Sekretaris Eksekutif MWA Erri N. Megantara, di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Ia mengatakan, jadwal rapat pleno 29 Maret itu sesuai rapat pleno sebelumnya yang menyatakan pemilihan rektor paling lambat digelar akhir Maret.

Mengenai calon rektor atau kontestan Pilrek Unpad, Erri N. Megantara mengatakan jumlahnya tetap tiga kandidat, yakni Aldrin Herwany dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Atip Latipulhayat dari Fakultas Hukum, dan Obsatar Sinaga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Menurutnya, tiga calon rektor tersebut juga sesuai dengan hasil rapat pleno sebelumnya. “Calon sementara 3 kandidat, itu tak ada perubahan,” katanya.

Salah satu amanat dari rapat pleno ialah menjaring masukan dari masyarakat, termasuk Ombudsman terkait rekam jejak ketiga calon rektor yang akan menjadi pertimbangan di pemilihan rektor nanti.

“Menjaring informasi dari masyarakat sudah dilakukan termasuk dari Ombudsman,” jelasnya.

Ia pun berharap pemilihan rektor Unpad ini berlangsung kondusif. Kepada masyarakat khususnya civitas akademika Unpad, ia mengimbau agar tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas mengenai pemilihan rektor.

“Jangan interpretasi sendiri-sendiri. Kalau kurang jelas, silakan datang ke MWA karena kita ada ada kantor sekretariat, jadi kalau ada apa-apa akan dapat informasi resmi dari sana,” terangnya.

Sementara, Pakar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dr. Indra Prawira mengingatkan Menteri Riset dan Teknologi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir untuk tidak terlalu jauh menggunakan kewenangannya dalam proses pemilihan rektor Unpad. 

Guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu diminta cukup menggunakan haknya yang memiliki 35 persen suara atau setara 7 orang dalam pemilihan rektor.

"Menteri itu anggota majelis wali amanat (MWA) dan bobot suaranya 35 persen. Cukup signifikan menentukan siapa yang akan terpilih," kata Indra.

Menurut Indra, bila Menteri Mohamad Nasir tetap ngotot memecat calon Rektor Unpad Prof. Dr. Obsatar Sinaga atau sampai melakukan pirlek dari awal lagi, sangat rawan digugat. Tiga calon yang lolos dan tinggal dipilih bakal ramai-ramai menggugat.

"Kalau dibatalkan, menteri siap-siap saja digugat oleh calon-calon rektor," tuturnya.

"Sebagai akademisi saya malu, kok menteri membawa dirinya pada polemik hukum level 'pokrol bambu'," tambah Iwan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI Sofian Effendi juga telah mengeluarkan tanggapan terkait surat Mohamad Nasir yang tetap ingin memecat Obsatar Sinaga. 

Dalam tanggapannya, Sofian Effendi tetap dengan pendirian semula bahwa pemecatan calon rektor Unpad itu tidak sah. 

Selain telah mengundurkan diri dari anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) RI, Obsatar juga diusulkan dipecat oleh rektor Unpad yang tengah cuti.

"Seorang anggota KPI yang telah menyatakan mengundurkan diri maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa harus menunggu Keputusan Presiden," kata Sofian Effendi.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID