logo rilis
Lagi, KPK Didorong Tuntaskan Dugaan Korupsi di PT KBN
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
14 Agustus 2019, 07:00 WIB
Lagi, KPK Didorong Tuntaskan Dugaan Korupsi di PT KBN
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didorong menuntaskan kasus dugaan korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero. Dugaan korupsi di PT KBN itu sendiri pernah dilaporkan oleh Front Masyarakat Anti Korupsi (FMAKI) dan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara.
 
Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan, KPK mestinya menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Menurutnya, laporan dugaan korupsi yang sudah disampaikan ke KPK harus dikaji dan didalami lebih lanjut.
 
“Apapun laporan masyarakat harus ditindaklanjuti,” kata Boyamin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (13/8/2019) malam.
 
KPK, ujar Boyamin, harus membantu menyelamatkan keuangan negara. Menurutnya, korupsi harus dijadikan musuh bersama untuk menyelamatkan aset negara.

"Kalau berhasil itu berrarti KPK membantu negara untuk mermbayar utang," ujar dia.

Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, juga menyayangkan sikap KPK yang belum menindaklanjuti laporan dugaan kasus korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang diduga merugikan negara Rp7,7 miliar. Padahal, menurutnya, kasus ini sudah menjadi sorotan publik.

"Tidak biasanya KPK membiarkan kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan publik. Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak buruk bagi citra KPK. Bisa menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap kinerja KPK," kata Karyono.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, berharap KPK serius menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Dia meminta pimpinan dan tim penyidik KPK berani mengusut dan menuntaskan dugaan korupsi yang telah dilaporkan masyarakat.
 
”Ini memang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi internal KPK dari penyidik sampai pimpinan KPK terkait banyaknya kasus yang belum diselesaikan,” ujar Misbah. 
 
Sebagai lembaga penegak hukum, kata Misbah, KPK jangan hanya mencitrakan diri sebagai lembaga pemberantasan korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Padahal OTT yang selama ini dilakukan KPK, ujar Misbah, tidak juga memberikan efek jera.
 
“Jika dinilai, sebenarnya pimpinan KPK ini agak ragu dalam menyelesaikan kasus-kasus besar. Jadi selama ini pencitraan yang dibangun masih sebatas OTT kepala daerah. Misalnya, yang itu secara nominal belum besar, nyatanya belum menimbulkan efek jera bagi kepala daerah lain untuk tidak melakukan korupsi. Karena ada kasus-kasus besar yang sebenarnya masih disimpan oleh KPK. Ini sebenarnya yang harus didorong keberanian pimpinan KPK melakukan atau menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi besar. Itu belum dilakukan secara maksimal,” tandasnya. 
 
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan dugaan korupsi di PT KBN. Namun, menurutnya, sampai saat ini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan korupsi di PT KBN tersebut.
 
Diketahui, dugaan korupsi di PT KBN dilaporkan oleh FMAKI dan KBNU Jakarta Utara kepada KPKK. FMAKI melaporkan dugaan korupsi di KBN sekitar Rp7,7 miliar. Sementara KBNU mencatat dugaan korusi di sana mencapai Rp64,1 miliar dari total 20 kasus.

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID