logo rilis

Kubu Bamsoet Sebut Indikasi Kecurangan Panitia Munas, Instruksi Airlangga?
Kontributor
Nailin In Saroh
25 November 2019, 19:07 WIB
Kubu Bamsoet Sebut Indikasi Kecurangan Panitia Munas, Instruksi Airlangga?
Ilustrasi Airlangga vs Bamsoet

RILIS.ID, Jakarta— Tim Penggalangan Opini dan Media Calon Ketua Umum Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut adanya indikasi kecurangan dalam proses pembentukan panitia Munas 2019. Ia menuding kecurangan dilakukan Pengurus Harian dan Pengurus Pleno Partai Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto.

"Para Pengurus DPP yang dicurigai atau diidentikasi sebagai pendukung Bamsoet, dicoret dari kepanitiaan Munas," ujar Juru Bicara Bamsoet, Viktus Murin di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

Viktus menjelaskan, dugaan tersebut bermula pada 16 November, beredar surat dari DPP Partai Golkar (Und-547/GOLKAR/XI/2019) perihal Undangan Rapat Pleno Panitia Penyelenggara Munas Partai Golkar yang telah ditandatangani oleh Ketua Korbid PP Wilayah Timur Melchias Markus Mekeng dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus.

"Dalam undangan tersebut, rapat sedianya dilaksanakan pada Senin 18 November 2019 di Aula Kantor DPP Partai Golkar. Tetapi, pada tanggal 17 November muncul lagi informasi melalui WhatsApp dari Romly, staf DPP di Sekretariat Jenderal mengenai penundaan rapat tersebut. Intisari dari bunyi pesan WA tersebut kami kutip; 'rapat tersebur ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut'," jelas Viktus.

Viktus melanjutkan, dalam beberapa hari kemudian beredar SK DPP Nomor KEP-395/DPP/XI/2019 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus.

Dalam surat yang beredar itu, Viktus menyoroti nama-nama Pengurus DPP yang merupakan pendukung Bamsoet telah hilang dari SK, dan tidak lagi diundang mengikuti rapat panitia yang digelar pada Sabtu 23 November 2019.

Bahkan, kata Viktus, dalam susunan panitia Munas 2019 terdapat beberapa nama oknum non-Golkar mengisi komposisi pengurusan panitia Munas. "Bahkan yang sudah pindah atau migrasi ke partai politik lain," ungkapnya.

Karena itu, Viktus mengingatkan Airlangga untuk menjalankan tahapan Munas sesuai AD/ART Partai Golkar. "Kami mengingatkan agar saudara Airlangga Hartarto, para loyalis dan pendukungnya yang saat ini telah mendominasi susunan panitia Munas agar menjalankan tahapan sesuai perintah Bab XIV, Pasal 50, mengenai Pemilihan Pimpinan Partai," tegas Viktus.

Berikut bunyi pasal 50:

1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah;

2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Penjaringan, Pencalonan, dan Pemilihan;

3. Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur;

4. Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilaksanakan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur;

5. Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri. 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID