logo rilis
Kuasa Hukum: Gugatan Berpotensi Tunda Serah Terima Unit Branz Simatupang
Kontributor
Nailin In Saroh
16 Mei 2018, 15:49 WIB
Kuasa Hukum: Gugatan Berpotensi Tunda Serah Terima Unit Branz Simatupang
Sidang lanjutan sengketa lahan antara PT GP dan PT TLI di PN Jakpus, Rabu (16/5/2018). FOTO: RILIS.ID/Nailin Insaroh

RILIS.ID, Jakarta— Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan lanjutan sidang kasus sengketa lahan antara PT Grandpuri Permai (GP) dan PT Tokyu Land Indonesia (TLI) dilakukan pada 30 Mei 2018 mendatang.

Sidang tersebut diagendakan terkait penyerahan bukti awal kedua belah pihak. Mengingat, pihak tergugat, yakni TLI telah memberikan eksepsinya pada sidang minggu lalu, pada 2 Mei 2018.

"Dilanjutkan lagi pada tanggal 30 Mei 2018, karena ada eksepsi tentang kewenangan. Kalau mengajukan bukti awal, silahkan. Kalau ada bukti awal ajukan dulu. Kalau nanti putusan sela dikabulkan baru ada pembuktian," ujar Majelis Hakim di PN Jakpus, Rabu (16/5/2018).

Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum PT GP Prio Trisnoprasetio mengatakan, perkara tersebut dapat segera diselesaikan. Sebab, ia khawatir konsumen yang melakukan jual-beli dengan TLI dirugikan lantaran sertifikasinya belum rampung di pengadilan.

"Kami melihat memang ini diburu waktu. Kalau dilihat dari eksepsi, mereka mengalami kesulitan dalam pengurusan salah satu sertifikat yang telah diblokir penggugat di BPN," ungkap Prio usai sidang ke-IV.

"Yang harus kita perhatikan juga adalah kepentingan konsumen karena konsumen yang pada akhirnya dirugikan," tambahnya. 

Adapun alasan konsumen bakal dirugikan, tambah Prio, karena nantinya konsumen menjadi dilambatkan dalam pengurusan pemecahan sertifikasi. Sebab, sertifikat induknya bermasalah dan diblokir BPN.

"Sertifikat HGB nomor 11O7 itu secara tidak langsung menghambat proses pengurusan penggabungan sertifikat, karena syarat pemberian sertifikat hak atas rumah susun harus berdasarkan sertifikat induk yang jadi satu. Artinya, kalau sertifikat induknya belum selesai, sertifikat rumah susunnya pun tak selesai. Sehingga konsumen akan dirugikan karena lambatnya pengurusan itu," paparnya.

Prio pun berharap kasus sengketa tanah antara TLI dan GP cepat dirampungkan. Karena, hal ini dapat berpengaruh pada penundaan serah terima sertifikat kepada konsumen apartemen Branz Simatupang.

Sebagai pihak penggugat, lanjut Prio, sebetulnya GP bersedia menginginkan perdamaian agar kedua belah pihak lebih cepat mendapat kenyamanan dalam iklim usaha.

"Hingga saat ini karena memang sifatnya kita adalah pengusaha, waktu berbanding lurus dengan biaya. Sehingga, kalau waktu terus berjalan maka biaya akan lebih besar. Untuk itu, penggugat sampai saat ini sesuai hukum acara yang berlaku masih bersedia melakukan perdamaian," jelasnya.

Pasalnya, jika masalah ini tak kunjung selesai, kedua belah pihak yang notabanenya bergerak di bidang properti juga mengalami kerugian secara materi.

"Kalau perdamaian itu sepakat, artinya kita dapatkan penyelesaian sengketa lebih cepat. Dan akan lebih positif juga iklim usahanya di kedua belah pihak," tegas Prio.

Editor: Eroby JF


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)