Home » Peristiwa » Daerah

Kritik Koalisi Selamatkan Pulau Pari terhadap Vonis PN Jakut

print this page Rabu, 15/11/2017 | 01:07

RILIS.ID, Jakarta— Sejumlah organisasi sipil non-pemerintah menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dalam memutus bersalah tiga warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, 7 November lalu, tidak tepat. Beragam argumen yang dilontarkan ​Koalisi Selamatkan Pulau Pari dalam memandang putusan tersebut.

Ketiadaan izin yang dimiliki warga dalam mengelola Pantai Perawan, misalnya. Menurut perwakilan Koalisi Selamatkan Pulau Pari, Henri Pratama, sejatinya merupakan permasalahan hukum administrasi. "Sehingga, sanksi yang diberikan adalah teguran hingga penghentian tempat kegiatan, dan bukan sanksi pidana," ujarnya dalam siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Aktivis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini menambahkan, masyarakat Pulau Pari telah mengelola daerah wisata tersebut sekurangnya sejak 4 tahun silam. Masyarakat mengelola dengan membangun banyak fasilitas demi menunjang pariwisata.

"Selama itu pula, pemerintah lokal tidak pernah menyosialisasikan adanya pelarangan donasi. Dan dipastikan, pemerintah telah mengetahui warga melakukan pengambilan donasi," katanya.

Apalagi, tambahnya, nelayan Pulau Pari berhak mengelola Pantai Perawan dan mengambil donasi demi keberlanjutan wisata. Dengan demikian, donasi yang dilakukan nelayan berada di wilayah hukum perdata dalam bentuk perjanjian. "Pengutipan donasi, bukan tindakan pidana," tegas dia.

Henri pun mempersoalkan tuduhan melakukan pemerasan dengan ancaman. Apalagi, dua saksi pengunjung yang diklaim mendapatkan pemerasan, menyatakan tak mendengar, melihat, hingga merasakan adanya ancaman berupa bentakan, suara keras, mata melotot. "Atau ancaman bentuk fisik lainnya," tambahnya.

Justru menurutnya, Majelis Hakim PN Jakut tak mempertimbangan keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Ahli tersebut menerangkan, Pantai Perawan dibangun dan dikelola warga. "Karenanya, objek tersebut tidak dapat dijadikan objek pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009," jelasnya.

Menurutnya, hukuman bersalah tersebut berpotensi menjadi ancaman terjadinya kriminalisasi. "Bukanya hanya kepada masyarakat Pulau Pari, tetapi juga di seluruh wilayah pesisir yang dikelola oleh masyarakat," ucapnya mengingatkan.

Perhatikan Peraturan
Berangkat dari peristiwa tersebut, Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesak pemerintah memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

"Implementasi undang-undang tersebut, bermaksud untuk memberikan perlindungan tenurial nelayan dan petambak garam di kawasan pesisir yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah Indonesia dari sekarang hingga yang akan datang," bebernya.

Henri menekankan demikian, lantaran kehidupan masyarakat pesisir di dalamnya tak sekadar mencakup laut dan perikanan. Tetapi, juga bagaimana hak penguasaan maupun pengelolaan atas tanah untuk nelayan.

"Negara harus memberikan perlindungan tenurial dan menjamin keadilan sosial untuk nelayan. Salah satu solusinya, adalah dengan melibatkan langsung masyarakat pesisir dalam penyusunan kebijakan mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)," pungkas dia.

Majelis Hakim PN Jakut, mutuskan bersalah tiga warga Pulau Pari. Mereka dituduh melakuk​​an tindak pidana pemerasan secara bersama-sama dalam perkara pengelolaan Pantai Perawan. Ketiganya pun dianggap tak pernah mengajukan izin atas pengelolaan pantai tersebut.

Dalam beberapa pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menuding ketiganya melakukan pungutan liar dan pemerasan. Dalil yang digunakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi. Peraturan Pemprov DKI Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang menyebutkan Pantai Perawan tak termasuk dalam objek retribusi daerah, juga menjadi dalil lainnya.

Penulis Fatah Sidik
Editor Sukarjito

Tags:

Pulau PariPN Jakarta UtaraKoalisi Selamatkan Pulau PariKNTIKonflik LahanDKI Jakarta

loading...