logo rilis
Kritik Jokowi Berujung Tersangka, DPR: Polisi Tak Bisa Asal Tangkap
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
24 April 2018, 16:17 WIB
Kritik Jokowi Berujung Tersangka, DPR: Polisi Tak Bisa Asal Tangkap
Ilustrasi. RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI, Mohammad Toha, turut menyayangkan penetapan tersangka terhadap Sekretaris Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) Maluku Utara, Hasby Yusuf, setelah mengkritik Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kepolisian tidak bisa begitu saja langsung menjerat hukum terhadap orang-orang yang mengkritik pemerintah. 

"Polisi enggak bisa asal tangkap seseorang yang mengkritik siapa pun manakala kritiknya bukan ujaran kebencian," kata Toha kepada rilis.id, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Anggota Fraksi PKB itu berujar, mestinya Jokowi bijaksana terhadap masyarakat yang mengkritiknya. Bahkan, seharusnya kritik itu dijadikan masukan yang produktif bagi kinerja pemerintahan. 

"Dalam sistem manajemen, ada namanya devil advocacy, yaitu selalu mengkritik tapi perbaikan mutu dan kinerja," ujarnya. 

Toha menilai, kritik yang disampaikan Hasby melalui akun twitternya itu adalah bagian dari kritik yang membangun. Apalagi, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Ternate, Malut itu menyampaikan kritikan tersebut secara spontan. 

"Kalau melihat isi kritikan dosen tersebut saya pikir merupakan ucapan spontan yang logis dan perlu menjadi masukan yang membangun," pungkasnya. 

Diketahui, Hasby yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara ditetapkan tersangka lantaran mengkritik Jokowi melalui akun media twitternya soal bagi-bagi sembako. Hasby dikenakan Pasal 45 a Juncto Pasal 28 Undang-Undang ITE.

"Kemudian Pasal 207, kemudian Pasal 65 KUHP," kata kuasa hukum Hasby, Iskandar Sangaji. 

Sebelumnya, Hasby menyampaikan kritikan kepada Jokowi soal bagi-bagi sembako melalui aku twitternya @HasbyYusuf3. Dia menyebut rendahnya kualitas kepala negara yang sampai turun langsung membagikan sembako menggunakan tas kresek. 

"Bagi-bagi sembako menjelang pilpres menunjukkan rendahnya kualitas kepala negara. Cukup pak kades yg bagi-bagi sembako. Kepala negara urusnya stok pangan nasional bukan tas kresek," cuitnya.

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)