logo rilis
KPU Surabaya Diminta Lebih Transparan soal Hasil Tes PCR Kandiat Cakada
Kontributor
Elvi R
23 September 2020, 11:54 WIB
KPU Surabaya Diminta Lebih Transparan soal Hasil Tes PCR Kandiat Cakada
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Surabaya— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya diminta lebih transparan dan memastikan, semua kandidat dalam Pilkada Surabaya dalam posisi negatif COVID-19 berdasarkan tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Jadi bukan sekadar dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi sekian hari," kata Juru Bicara Tim Pemenangan bakal pasangan Cawali dan Cawawali Surabaya Eri Cahyadi-Armuji, Anas Karno, di Surabaya, Rabu (23/9/2020).

Hal itu, lanjut dia, sesuai pengumuman dari Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting yang menyebut masih ada 13 jumlah calon kepala daerah yang positif COVID-19 termasuk Surabaya.

Anas mengaku kaget membaca pengumuman dari KPU Pusat tentang masih adanya calon kepala daerah dari Surabaya yang positif COVID-19.

"Kan kebetulan ada pasangan calon yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 oleh KPU Surabaya, tapi sampai sekarang kita belum mendengar pengumuman eksplisit dari KPU bahwa pasangan calon tersebut sudah negatif COVID-19 berdasarkan tes PCR. Kok tiba-tiba KPU Pusat bilang masih positif, padahal kemarin sudah menjalani pemeriksaan kesehatan," ujar Anas.

Anas menggarisbawahi kewajiban untuk dinyatakan negatif berdasarkan tes PCR, sesuai Peraturan KPU RI 10/2020 maupun Keputusan Ketua KPU 412/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020, di mana pemeriksaan kesehatan terhadap bakal calon baru bisa dilakukan jika hasil swab test negatif COVID-19. Demikian pula berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020.

"Yang menjadi acuan dalam pemeriksaan kesehatan adalah tes swab berbasis PCR, bukan sekadar dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi sekian hari," kata Anas.

Sesuai Keputusan Ketua KPU 412/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020, secara spesifik juga disebutkan bahwa calon harus dalam posisi negatif COVID-19 berdasarkan tes PCR dalam pemeriksaan jantung dan saraf.

Anas mendesak KPU untuk segera memperjelas status COVID-19 pasangan calon tertentu agar tidak membahayakan publik. Paling tidak, kata dia, status COVID-19 tersebut disampaikan secara eksplisit kepada tim dari seluruh paslon.

"Apalagi jika KPU tetap memaksakan tahapan selanjutnya, wah ini sangat membahayakan jika tidak ada kejelasan status COVID-19 salah satu paslon. Hal ini penting mengingat ada tahapan yang melibatkan pasangan calon dan banyak orang, di antaranya penetapan calon pada 23 September," kata Anas.

Sumber: Antara


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID