logo rilis
KPU Larang Mantan Napi Korupsi 'Nyaleg', Pengamat: Ide Cerdas! 
Kontributor
Kurniati
19 April 2018, 21:56 WIB
KPU Larang Mantan Napi Korupsi 'Nyaleg', Pengamat: Ide Cerdas! 
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM), Tohadi, menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Rancangan Peraturan Komisi pemilihan Umum (RPKPU) sudah tepat.

"Ide KPU ini sangat cerdas dan progresif. Saya sangat mendukung dari sisi materinya. Hanya, memang harus dicarikan jalan keluar mengenai formulasi teknis hukumnya. Ini penting agar tidak mengganggu tatanan peraturan perundang-undangan kita," kata Tohadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Tohadi mengatakan, persepsi publik terhadap lembaga parlemen sampai saat ini masih sangat negatif, bahkan menempatkannya sebagai lembaga terkorup.

"Pada tataran ini diperlukan caleg yang bersih dan berintegritas," katanya.

Menurutnya, jabatan parlemen sebagai jabatan publik adalah jabatan kepercayaan sehingga setiap calon pejabat publik seperti halnya anggota parlemen harus memiliki integritas moral yang tinggi.

"Ini sudah menjadi pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007," katanya.

Menyangkut korupsi, lanjut Rohadi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terutama Pasal 37 memperlakukan berbeda kepada terdakwa korupsi dengan pembebanan pembuktian terbalik.

"Jadi, sah saja KPU jika memperlakukan khusus kepada mantan koruptor dengan melarang menjadi calon legislatif," katanya.

Hanya, kata Tohadi, pengaturan mengenai larangan caleg koruptor ini secara teknis hukum tidak boleh diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena PKPU itu sebagai pelaksanaan atau penjabaran dari apa yang diatur dalam UU Pemilu.

"Masalahnya, UU Pemilu tidak melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg. Bahkan Pasal 240 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu masih memberikan hak bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih menjadi caleg jika yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," kata Tohadi.

Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) ini memberi tawaran teknis hukum soal tersebut. 
Pertama, KPU bersama kekuatan antikorupsi harus meyakinkan Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk mengubah ketentuan persyaratan caleg dengan memasukkan syarat yang melarang caleg koruptor tersebut.

"Sesuai jadwal tahapan pemilu, pendaftaran bakal caleg oleh KPU dijadwalkan mulai 4 hingga 17 Juli 2018. Karena itu, teknis hukum yang mungkin dari sisi waktu melalui terbitnya Perppu," kata Tohadi.

Menurut dia, sebenarnya ada cara biasa dengan mengubah ketentuan persyaratan caleg melalui "legislative review".

"Masalahnya apakah anggota parlemen bersedia melakukan perubahan UU Pemilu. Dari sisi waktu, perubahan UU biasanya juga memakan waktu lama," kata Tohadi.

Cara lain, usulnya, melalui uji materi ke MK untuk meminta tafsir ketentuan Pasal 240 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu agar ada pengecualian di mana mantan koruptor dilarang menjadi caleg. 

Kuncinya ada pada MK apakah bisa memberi putusan sebelum 4 Juli 2018.

"Upaya yang dilakukan KPU untuk ikhtiar munculnya caleg yang berintegritas ini hanya akan terwujud jika didukung terutama oleh Presiden dan parlemen," kata Tohadi.
 

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)