logo rilis
KPPU Luruskan Soal Persekongkolan Proyek Infrastruktur
Kontributor
Syahrain F.
27 Maret 2018, 04:15 WIB
KPPU Luruskan Soal Persekongkolan Proyek Infrastruktur
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, pemberitaan salah satu media tanggal 13 Desember 2016 lalu, yang menyatakan bahwa KPPU ungkap persekongkolan dalam infrastruktur Jokowi tidak tepat.

“KPPU selama ini tidak pernah secara khusus mengungkap persekongkolan dalam proyek infrastruktur Jokowi, seperti dalam berita sebelumnya. Tetapi menerima Laporan dari masyarakat terkait persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa selama tahun 2000 – 2016,” kata Syarkawi kepada rilis.id, Senin (26/3/2018).

Menurutnya, KPPU sejak tahun 2000 hingga 2016 memang menerima laporan masyarakat kurang lebih 2.537 Laporan. Dimana 73 persen laporan tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa, baik dalam lingkup pemerintah pusat maupun daerah.

“Hal ini  sejalan dengan kasus-kasus korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK, dimana lebih 80 persen adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Rinciannya, sejak tahun 2000 - 2016, KPPU telah menangani sekitar 348 perkara, dimana 245 adalah perkara tender dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara sekitar 55 kasus adalah perkara non tender dan delapan adalah perkara keterlambatan dalam notifikasi merger.

Sementara dari sisi nilai, perkara tender yang selama ini ditangani oleh KPPU mencapai sekitar 22,5 trilyun rupiah dan US$ 73,9 miliar.

Berdasarkan sektor ekonomi, kasus yang ditangani KPPU sejak tahun 2000 hingga tahun 2016 adalah 27% kasus dalam sektor konstruksi, 5% kasus sektor Migas, 5% kasus pengadaan alat kesehatan, 5% persen sektor peternakan dan kehutanan, 4% dalam hal ketenagalistrikan, 3% kasus kepekabunan dan 3% kasus pengangkutan darat/laut.

“Terkait dengan persekongkolan tender yang selama ini dilaporkan ke KPPU adalah persekongkolan tender yang melibatkan pemilik proyek secara vertikal, baik pemerintah maupun swasta, untuk memfasilitasi perusahaan tertentu memenangkan tender,” bebernya.

Persekongkolan tersebut, lanjutnya, disebut persekongkolan vertikal. Sementara untuk memenangkan tender juga dibuat persekongkolan horizontal antar pelaku usaha sehingga terjadi persaingan semu.

“Seolah-olah bersaing dengan banyaknya peserta tender padahal perusahaan yang menjadi peserta tender memiliki hubungan afiliasi atau saling bekerjasama membuat arisan tender,” tandasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)