logo rilis

KPPU Putus Bersalah Perkara Tarif Kargo dan Pos Kualanamu
Kontributor
Elvi R
25 April 2018, 00:03 WIB
KPPU Putus Bersalah Perkara Tarif Kargo dan Pos Kualanamu
ILUMajelis KPPU. FOTO: Humas KPPUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Majelis Komisi memutus bersalah pada terlapor perkara Nomor 03/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktik Monopoli Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Dalam Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo dan Pos Yang Dikirim atau outgoing dan Diterima atau incoming Melalui Bandara Kualanamu. Dari penyelidikan yang dilakukan, mana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1999, pada 24 April 2018, di Jakarta.

Putusan dibacakan di muka sidang, dengan menghadirkan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D dan M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Kamser Lumbanradja, M.B.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Majelis Komisi menjelaskan, pasar produk perkara yang diperkarakan adalah adalah jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara. Khususnya terkait penyediaan dan atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos. Selain itu, penanganan kargo dan pos (termasuk namun tidak terbatas pada jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos). Dengan pasar geografis adalah Bandar Udara Kualanamu, Medan.

Majelis juga menilai mengenai tarif ganda ketika berjalannya Regulated Agent untuk kargo outgoing, berlakunya Daerah Keamanan Terbatas (DKT) untuk kargo incoming. Terdapat perilaku penyalahgunaan posisi monopoli (abused of monopoly power) yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) terhadap pengguna jasa terkait pelayanan dan pengiriman kargo dan pos. Perilaku tersebut justru tidak menciptakan kondisi yang efektif dan efisien dalam kegiatan usaha.

Dalam sidang, Majelis Komisi memutuskan kepada terlapor PT Angkasa Pura II (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp6.538.612.000,00 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Majelis juga meminta terlapor untuk melakukan penurunan penetapan tarif pengiriman kargo dan pos dengan memperhitungkan kegiatan yang hilang setelah diambil alih oleh Regulated Agent (RA). Lalu mengembalikan proses pengambilan kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu tanpa melalui Mitra Usaha PT Angkasa Pura II (Persero) di Lini II.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)