logo rilis
KPK: Kepala Daerah Korup Harus Dituntut Berat
Kontributor
Tari Oktaviani
11 Juni 2018, 13:00 WIB
KPK: Kepala Daerah Korup Harus Dituntut Berat
Saut Situmorang. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengusulkan agar tuntutan hukum kepada para Kepala Daerah yang kedapatan melakukan korupsi, diperberat. Ini lantaran banyak yang tak takut dengan ancaman penjara.

Terbukti masih banyak kepala daerah yang tertangkap tangan menerima suap. Padahal, para kepala daerah itu pernah mendapatkan program pencegahan korupsi dari KPK.

"Saya berkali-kali bilang ke jaksa penuntut KPK agar ini dijadikan pemberatan. Sebab, KPK hanya dianggap seolah angin lalu. Kerugian negara tidak ada dampaknya," kata Saut melalui pesan singkat, Senin (11/6/2018).

Kendati demikian, Saut menyampaikan, KPK tetap melakukan banyak kegiatan supervisi dan kegiatan pencegahan di sejumlah daerah sebagai bentuk upaya meminimalisasi praktik korupsi.

"Baik KPK datang ke daerah itu, atau kami undang dalam kegiatan di daerah, ini dalam upaya menjaga dan membangun integritas pimpinan di daerah," kata Saut

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Timur. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka. 

Jauh sebelum itu pada Juli 2017 lalu, seluruh kepala daerah di Jatim mendapatkan pengarahan dari KPK. Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas anti-korupsi.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)