logo rilis
KPK Ultimatum Bos Gajah Tunggal
Kontributor
Tari Oktaviani
18 April 2018, 10:42 WIB
KPK Ultimatum Bos Gajah Tunggal
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Bos PT Gajah Tunggal Tbk, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim pulang ke Indonesia. Pasalnya pasangan suami istri itu sudah beberapa tahun silam menetap di Singapura dan lari dari pemeriksaan KPK.

Padahal, keduanya sangat dibutuhkan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Sjamsul sendiri merupakan pemilik BDNI.

"Sebenarnya kalau ada itikad baik dan ingin lakukan klarifikasi terkait fakta-fakta yang ada justru akan lebih baik jika Sjamsul dan istri datang ke Indonesia untuk beri klarifikasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (18/4/2018).

Menurut Febri, saat ini penyidik kesulitan dalam menjadwalkan pemeriksaan untuk Sjamsul dan Itjih yang sudah menetap di Singapura itu. Walaupun sudah ditolong oleh otoritas setempat terkait surat pemanggilannya namun keduanya juga tak kunjung hadir.

"Memang yang jadi persoalan karena yang bersangkutan tinggal di luar negeri, jadi terbatas kewenangan KPK. Jadi sampai saat ini saksi belum hadir," tuturnya. 

Sejauh ini KPK baru menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul. Berkas penyidikan Syafruddin pun sudah rampung dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan. 

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan pelimpahan ke penuntutan. Itu artinya tidak terlalu lama akan dibawa persidangan," kata Febri. 

Nantinya, melalui persidangan Syafruddin lah, KPK akan menguraikan peran Sjamsul dan istrinya dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada BDNI tersebut. 

"Kami akan perhatikan juga fakta-fakta persidangan untuk mengurai lebih rinci (peran Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim) dalam kasus BLBI," tuturnya. 

Dalam kasus ini, KPK telah menahan Syafruddin selaku tersangka penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. KPK menduga perbuatan Syafruddin itu merugikan negara sebesar Rp4,58 triliun sebagaimana hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, Syafruddin membantah telah menyebabkan kerugian negara dalam menerbitkan SKL BLBI. Menurut dia, penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim telah melalui mekanisme yang benar dan disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). 

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)