logo rilis

KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Jadi Tersangka
Kontributor
Tari Oktaviani
08 Juni 2018, 09:38 WIB
KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Jadi Tersangka
Komisioner KPK Saut Situmorang memberikan pemahaman tentang korupsi saat rapat konsultasi dengan seluruh kader yang menjabat kepala daerah di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo sebagai tersangka. Syahri yang merupakan Ketua DPC PDIP Tulung Agung sekaligus Calon Bupati Tulungagung ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. 

Tak hanya Syahri, KPK juga menetapkan Agus Prayitno (AP) pihak swasta; Sutrisno (SUT) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung, dan Susilo Prabowo (SP) selaku kontraktor.

"Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama dilanjutkan dengan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pindana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Tulungagung terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konfrensi pers, Jakarta, Jumat (8/6/2018) dini hari.

Syahri diduga menerima suap Rp2,5 miliar dari Susilo. Adapun diduga uang suap itu terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

"Diduga pemberian oleh SP (Susilo Prabowo) kepada Bupati Tulungagung melalui AP (Agung Prayitno) sebesar Rp1 miliar," tutur Saut.

Syahri diduga sebelumnya sudah pernah menerima dua kali. Penerimaan pertama diduga senilai Rp500 juta dan kedua senilai Rp1 miliar.

"Tersangka SP (Susilo Prabowo) adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018," ujar Saut.

Syahri Mulyono, Agung Prayitno, dan Sutrisno yang diduga sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1. 

Sedangkan Susilo yang diduga pihak pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)